Indikasi Kriminalisasi Menguat
MEDAN, Jenggala – Dr H. Dedi Iskandar Batubara S.Sos SH MSP MH, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penahanan tiga tenaga pendidik dan penetapan tersangka kepada empat guru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal.
Dikatakan, penahanan yang telah berlangsung lebih dari 90 hari tanpa kejelasan proses persidangan dinilai tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum.
Anggota DPD RI menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap tenaga pendidik, terlebih apabila dugaan kesalahan yang terjadi bersifat administratif dan belum sepenuhnya terverifikasi secara komprehensif.
“Guru adalah aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Penanganan hukum terhadap mereka harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan tidak tergesa-gesa,” tegas Dr Dedi Iskandar Batubara, dalam keterangan tertulis, Senin (20/4).
Dirinya juga menyoroti adanya dugaan bahwa para guru hanya menjadi pihak yang diposisikan sebagai pelaku, sementara aktor utama dalam pengelolaan dana belum tersentuh secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman perkara yang lebih menyeluruh agar proses hukum tidak salah sasaran.
Disebutkan, dalam konteks hukum pidana, penahanan seharusnya menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) dan harus memenuhi syarat objektif serta subjektif secara ketat. Tanpa adanya indikasi kuat seperti potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan, penahanan yang berlarut justru berpotensi melanggar asas keadilan.
Sejalan dengan itu, Anggota DPD RI mendesak 3 hal penting, yaitu;
1. Penangguhan atau pembebasan sementara terhadap para guru selama proses hukum berlangsung.
2. Evaluasi ulang penetapan tersangka dengan mengedepankan prinsip due process of law.
3. Penelusuran aktor utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS secara objektif dan transparan.
Dr Dedi Iskandar menegaskan bahwa praktik penegakan hukum yang tidak proporsional berpotensi menciptakan ketakutan di kalangan tenaga pendidik serta mengganggu stabilitas dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adil dan berimbang agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat tekanan.
“Ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem keadilan dan perlindungan terhadap profesi guru,” tutup Dedi Iskandar. (wol/rls/d1)
Jenggala







