Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan komitmennya untuk membiayai pembangunan kawasan secara mandiri melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BP Batam menyiapkan rencana anggaran 2027 sekitar Rp2,4 triliun tanpa mengandalkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.
RDP tersebut digelar pada Senin 31 Agustua 2026.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menegaskan bahwa pilihan ini bukan penolakan terhadap APBN.
Menurutnya, keputusan itu mengambil sikap agar Batam tidak menjadi beban anggaran negara ketika kawasan mampu membiayai sendiri pembangunan yang diperlukan.
Li Claudia menjelaskan kemandirian pembiayaan berarti Batam mampu menutup kebutuhan pembangunan dari penerimaan yang dihasilkan sendiri tanpa menambah tekanan fiskal pusat.
BP Batam menyatakan langkah ini juga untuk memberi ruang anggaran APBN kepada daerah-daerah yang mengalami kebutuhan mendesak seperti bencana atau krisis kemanusiaan.
Amsakar menegaskan kembali bahwa pilihan mengandalkan pendapatan sendiri adalah soal prioritas, bukan penolakan terhadap dukungan pemerintah pusat.
Dalam praktiknya, BP Batam akan mendorong pengelolaan kawasan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan transparan agar setiap penerimaan PNBP memberi manfaat nyata bagi pembangunan.
Li Claudia menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam pengelolaan setiap rupiah PNBP yang masuk.
Dia juga menyebut bahwa dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, tetapi lebih berbentuk kebijakan, regulasi, dan penguatan kewenangan daripada penambahan anggaran langsung.
BP Batam berkomitmen memastikan pertumbuhan kawasan berjalan tanpa menambah beban negara dan tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Dengan rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027, BP Batam menegaskan arah pembangunan yang mengandalkan kemampuan sendiri sambil menjaga ruang fiskal nasional untuk kebutuhan yang lebih mendesak.







