Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya transformasi fungsi kehumasan pemerintah menjadi komunikasi dua arah.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa 1 September 2026.
Bima Arya menilai peran humas tidak boleh terbatas pada penyampaian kebijakan semata.
Ia meminta agar humas aktif membaca percakapan publik sehingga gagasan dan keluhan masyarakat dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Menurut Bima, pemerintah memiliki jaringan kehumasan yang sangat lengkap dan potensi itu harus dimanfaatkan secara maksimal.
Pengembangan fungsi dari komunikasi satu arah ke arah dialog dinilai krusial agar isu dan aspirasi masyarakat cepat terdeteksi oleh pihak berwenang.
Informasi hasil pengamatan publik kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
Bima juga mendorong jajaran humas untuk lebih sering mengangkat kisah-kisah positif dan inspiratif dari seluruh penjuru Indonesia.
Penyebaran konten positif demikian diharapkan mampu memperkaya ruang digital dan mengurangi dominasi DFK (Disinformasi, Fitnah, Kabar Bohong).
Ia menekankan bahwa pendekatan humas tidak seharusnya hanya reaktif dengan membantah narasi negatif, tetapi juga proaktif menampilkan capaian pemerintah, program, serta praktik baik di masyarakat.
Dengan model tersebut, humas diharapkan berfungsi bukan sekadar corong informasi, melainkan jembatan komunikasi yang menghubungkan pemerintah dan warga secara responsif dan konstruktif.







