Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memicu penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Beberapa organisasi yang selama ini mengawal isu HAM menilai proses penyusunan draf RUU dilakukan secara tertutup dan minim ruang partisipasi publik.
Peneliti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hans Giovanny, menyorot lemahnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan.
Menurutnya, keterbukaan dan konsultasi publik harus menjadi prasyarat agar draf final mencerminkan pengalaman lapangan dan kebutuhan korban.
Kritik juga diarahkan pada porsi kewenangan yang dirancang untuk Kementerian HAM, yang dianggap berpotensi terlalu dominan dalam pemantauan, pengawasan, serta penilaian kepatuhan terhadap isu HAM.
Para pengkritik khawatir adanya konsentrasi kewenangan bisa mengurangi peran lembaga independen dan mekanisme pengawasan publik.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa produk hukum yang baik harus berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi publik.
Andreas, yang berasal dari PDI Perjuangan, menekankan pentingnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dan para pakar untuk memperbaiki pasal-pasal yang belum diatur sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa banyak permasalahan HAM muncul di tingkat akar rumput, sehingga pemahaman studi kasus lokal menjadi krusial dalam perumusan kebijakan.
Terkait pembagian tugas antara Kementerian HAM dan Komnas HAM, Andreas mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Ia menyarankan agar Kementerian fokus pada kebijakan, upaya pencegahan, dan penegakan hukum, sementara Komnas HAM mempertahankan posisi independennya untuk fungsi pengawasan dan advokasi publik.







