Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan Lima Poin Konsensus (5PC) oleh Myanmar harus dilakukan secara utuh sebagai langkah utama untuk mendorong penyelesaian krisis.
Pernyataan ini disampaikan menjelang Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59 dan rangkaiannya yang berlangsung pada 21 – 24 Juli 2026 di Manila.
Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Nabyl Mulachela, menyampaikan posisi Indonesia dalam konferensi pers pada Kamis, 23 Juli 2026 di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.
Menurut Nabyl, implementasi penuh 5PC harus menjadi fondasi setiap upaya ASEAN dalam membantu meredakan situasi di Myanmar.
Ia juga menegaskan perlunya menilai perkembangan di lapangan secara objektif untuk menentukan langkah lanjutan yang realistis.
Indonesia mendukung wacana pembentukan Utusan Khusus ASEAN sebagai instrumen penguatan pelaksanaan 5PC.
Namun, Nabyl menggarisbawahi bahwa efektivitas mekanisme tersebut sangat menentukan bergantung pada dukungan dari pihak Myanmar sendiri.
Dalam konteks krisis kemanusiaan, Indonesia menyoroti isu pengungsi Rohingya dan menegaskan bahwa negara ini berperan sebagai negara transit, bukan negara tujuan bagi para pengungsi tersebut.
Indonesia bukan pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967, tetapi tetap menjalankan berbagai peran yang selaras dengan semangat ketentuan tersebut.
Pemerintah menyatakan koordinasi dengan UNHCR dan IOM terus dijalankan agar penanganan pengungsi berlangsung sebaik dan secepat mungkin.
Sebagai bagian dari upaya kolektif ASEAN, Indonesia juga aktif membangun komunikasi dan keterlibatan dengan Myanmar, termasuk melalui pertemuan sebelumnya di Bangkok.







