Komisi XIII DPR RI merekomendasikan agar Kementerian HAM RI mengambil alih kepemimpinan penanganan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau.
Rekomendasi itu dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Komisi mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami masyarakat adat setempat.
Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga demi pengusutan yang terpadu dan sistematis.
Pihak-pihak yang diharapkan dilibatkan antara lain Komnas HAM, LPSK, kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah.
Andreas menekankan bahwa penggabungan kapasitas lembaga bertujuan agar pengumpulan bukti di lapangan berlangsung objektif dan menyeluruh.
Upaya ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan saksi dan mengurangi potensi tekanan dari pihak korporasi selama proses investigasi.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi XIII menyatakan akan terus mengawal jalannya koordinasi lintas sektoral tersebut.
Langkah ini diambil demi memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat adat Dayak Kualan di Kalimantan Barat dan masyarakat adat Melayu Riau yang kerap menghadapi ancaman kriminalisasi.







