Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima tambahan anggaran sebesar Rp2,218 triliun untuk program pembangunan hunian tetap pascabencana.
Anggaran tambahan itu menaikkan pagu Kementerian PKP menjadi Rp12,53 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp10,3 triliun pada 2026.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, dana tersebut disalurkan oleh Kementerian Keuangan pada akhir Juni 2026 lalu.
Didyk menyatakan anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan 7.952 unit rumah khusus huntap di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pada Konferensi Pers Capaian Semester I Kementerian PKP yang digelar di kantor kementerian pada Rabu, 1 Juli 2026, Didyk menyampaikan rincian alokasi anggaran.
Dalam pernyataannya ia menyebut, “Kita mendapatkan tambahan anggaran belanja dari Kementerian Keuangan sebesar Rp2,218 triliun. Ini untuk 7.952 unit rumah khusus huntap pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, jadi anggaran kita menjadi Rp12,527 triliun.”
Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, mengatakan seluruh lokasi pembangunan telah melalui proses verifikasi.
Teddy menjelaskan pemerintah memastikan aspek legalitas lahan dan kesiapan pembangunan sebelum pelaksanaan fisik dimulai.
Dia menambahkan pemerintah telah mengidentifikasi daya tampung lahan mencapai 8.124 unit, yang dinilai cukup untuk memenuhi target 7.952 hunian tetap pada 2026.
Untuk rincian zona pembangunan, Aceh menjadi lokasi terbanyak dengan rencana 6.220 unit yang tersebar di Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Lhokseumawe, dan Bireuen.
Provinsi Sumatra Utara dialokasikan 919 unit, terbagi pada dua kabupaten: Humbang Hasundutan sebanyak 47 unit dan Tapanuli Selatan sebanyak 872 unit.
Di Sumatra Barat, pemerintah memprogramkan 813 unit hunian tetap yang akan dibangun di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, serta Kota Padang dan Padang Panjang.
Teddy menyampaikan proses pengadaan paket pembangunan akan dimulai secara bertahap pada awal Juli 2026, diawali pengadaan pengawasan konstruksi sebelum pekerjaan utama.
Dia menambahkan tiga satuan kerja telah menyusun rencana pemaketan, sementara Biro PBJ akan menyiapkan tim pokja untuk pelaksanaan lelang yang direncanakan mulai tayang secara bertahap pada 6 Juli.
Selain anggaran pemerintah, Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 2.603 hunian tetap melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Penyelesaian pembangunan melalui skema CSR ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga Oktober 2026.







