Monumen Peristiwa Kudatuli diresmikan di kantor partai PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026).
Acara itu digunakan untuk mengingat kembali peristiwa 27 Juli 1996 yang dianggap sebagai momen penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Andi Widjajanto, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, menjadi salah satu pembicara pada peresmian tersebut.
Menurut Andi, serangan pada 27 Juli 1996 bukan semata menargetkan gedung partai atau figur tertentu saja.
Ia menegaskan bahwa yang terkena dampak sebenarnya adalah elemen masyarakat bawah yang aktif menyuarakan aspirasi mereka.
Andi menambahkan bahwa kekhawatiran rezim Orde Baru timbul ketika muncul figur politik muda yang menghidupkan kembali memori publik terhadap Bung Karno.
Upaya pembungkaman terhadap ingatan publik tentang Bung Karno, kata Andi, berlangsung bertahun-tahun namun akhirnya runtuh ketika dukungan massa menguat hingga Pemilu 1999.
Andi mengutip pesan Megawati bahwa kekuatan akar rumput sulit dimatikan, dengan kalimat: “Akar rumput itu adalah kita semua.”
Dalam perspektif penguatan demokrasi, Andi menekankan pentingnya mempertahankan institusi militer pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.
Ia memperingatkan agar tentara tidak kembali terlibat dalam politik praktis atau menjalankan tugas-tugas sipil yang bukan menjadi fungsinya.
Andi mengungkapkan, “Tentara harus profesional berada menjaga pertahanan kita. Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit untuk bertugas di pertahanan.”
Ia menegaskan pula bahwa personel militer seharusnya tidak mengisi posisi birokrasi seperti dirjen atau terlibat dalam urusan pertanian seperti mengurusi jagung atau membuka sawah.
Untuk memperkuat argumennya, Andi mengutip amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman pada 5 Oktober ’49 di Alun-Alun Utara Yogyakarta.
Ia juga merujuk pada pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1953 yang, menurutnya, menegaskan agar tentara tetap menjadi tentara nasional tanpa terkotak-kotak oleh kepentingan politik tertentu.
Andi menilai masalah penarikan tentara ke ranah politik telah terlihat sejak 1966 dan menguat lagi menjelang 1998, sehingga kewaspadaan terhadap gejala serupa kini perlu dipertahankan.
Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDIP, dalam pidatonya mengingatkan bahwa aparat keamanan berasal dari rakyat dan seharusnya membela rakyat tersebut.
Ia meminta TNI dan Polri untuk tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu seperti yang terjadi pada masa lalu.
Megawati juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tiga puluh tahun silam dan menegaskan pesan bahwa akar rumput yang diinjak atau dibungkam pada akhirnya akan bangkit kembali.







