Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan siswa SMA dan SMK melakukan pemungutan serta pemilahan sampah sebagai bagian dari kegiatan praktikum ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA).
Ketentuan tersebut diumumkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, melalui keterangan pers, Senin, 27 Juli 2026.
Pengintegrasian tugas pengelolaan sampah ke dalam kurikulum praktikum IPA ditetapkan karena jenjang pendidikan menengah atas berada di bawah kewenangan provinsi.
Inisiatif itu terinspirasi oleh praktik pengelolaan sampah di Universitas Islam Bandung (Unisba), dimana pengelolaan sampah telah dikonversi dan diberi bobot setara 10 Satuan Kredit Semester (SKS).
KDM menyatakan penghargaan kepada Unisba atas model pengelolaan sampah yang menjadi contoh pelaksanaan di tingkat pendidikan lebih tinggi.
Sekolah diwajibkan mampu memilah serta mengolah sampah organik dan anorganik menjadi produk bernilai guna; capaian ini akan dijadikan indikator sekaligus syarat untuk menerima subsidi pendidikan.
Untuk memastikan alur pengelolaan yang berkelanjutan, Pemprov Jabar menggandeng perusahaan pengelola sampah berskala industri agar sampah yang dipilah di sekolah dapat segera diangkut dan diolah.
Selain itu, Pemprov tengah merancang Peraturan Gubernur tentang larangan membuang sampah sembarangan; regulasi ini akan memuat sanksi administratif dan hukuman bagi pelanggar.
Penerapan kebijakan ini ditargetkan berlaku untuk seluruh SMA dan SMK di wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya kebersihan dan pengelolaan sampah secara sistematis.







