Dhody Thahir ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara atas dugaan pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik.
Yang bersangkutan tercatat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar dan merupakan anggota Komisi C.
Penetapan status tersangka tercantum dalam surat resmi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bernomor B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tanggal 18 Agustus 2026.
Surat tersebut adalah Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dialamatkan kepada Muhammad Gazali Iskandar sebagai pelapor.
Dalam dokumen resmi itu disebutkan penyidik Ditreskrimum melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat.
Perkara ini awalnya dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 11 April 2023.
Penetapan tersangka menarik perhatian karena Dhody masih memegang mandat sebagai wakil rakyat dan statusnya sebagai kader Partai Golkar.
Kader dan publik menantikan sikap partai mengenai kemungkinan pendampingan, klarifikasi internal, atau tindakan lain terhadap Dhody Thahir.
Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, dihubungi melalui pesan singkat berkali-kali pada Senin (24/8) namun belum memberi tanggapan hingga publikasi berita ini.
Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor dari PDI Perjuangan, juga belum memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi terkait status Dhody.
BKD memegang peran penting dalam menjaga kode etik lembaga, sehingga perkara yang berpotensi merusak citra DPRD semestinya ditangani secara terbuka dan prosedural.
Menurut catatan, ketidakresponsifan BKD terhadap persoalan anggota bukan kali pertama terjadi.
Hingga berita ini ditulis, baik Andar Amin Harahap maupun Pantur Banjarnahor belum menyampaikan tanggapan resmi mengenai kasus tersebut.







