<div class="flex-1 overflow-hidden"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-zyzgo-79elbk h-full"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-zyzgo-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col text-sm pb-9"> <div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-7"> <div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"> <div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group final-completion"> <div class="relative flex w-full flex-col agent-turn"> <div class="flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"> <div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="1a05a747-a2b7-4368-8dde-58d4c2afaa30"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> <strong>Jenggala.id - </strong>Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyatakan kekhawatirannya terkait rencana pemberian pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menhan Prabowo Subianto, yang dikhawatirkannya bisa disalahartikan sebagai upaya untuk menutupi kontroversi dugaan pelanggaran HAM yang selama ini membelit Prabowo. “Jangan sampai pemberian pangkat kehormatan ini akan dianggap sebagai impunitas atau upaya 'mencuci' kontroversi masa lalu karier militer Prabowo,” ungkap Usman pada Selasa (27/2). Dia menambahkan bahwa kemungkinan Presiden Jokowi menggunakan pertimbangan lain dalam mengambil keputusan tersebut. <strong>Baca juga : <a class="LinkSuggestion__Link-sc-1gewdgc-4 cLBplk" href="https://jenggala.id/tb-hasanuddin-kritik-pemberian-pangkat-jenderal-kehormatan-untuk-prabowo/" target="_blank" rel="noopener">TB Hasanuddin Kritik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan untuk</a></strong> “Pemberian pangkat kehormatan militer kepada Prabowo menunjukkan Presiden sepertinya memiliki pertimbangan di luar perspektif hak asasi manusia,” ujarnya.<!--nextpage--> Menurut Usman Hamid, penyematan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto akan menjadi keputusan yang problematis. "Presiden mungkin tak akan terhalang secara politik untuk melakukan keputusan tersebut, tapi dari segi moral dan etika, tentu menjadi keputusan yang problematis," katanya. <strong>Baca juga : <a class="LinkSuggestion__Link-sc-1gewdgc-4 cLBplk" href="https://jenggala.id/presiden-jokowi-kumpulkan-menteri/" target="_blank" rel="noopener">Presiden Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas HAM Berat</a></strong> Usman juga menekankan bahwa pemberian pangkat jenderal kehormatan itu tidak akan diterima sebagai alasan pencucian dosa bagi pelaku pelanggaran HAM berat. “Secara hukum, khususnya hukum internasional hak asasi manusia maupun hukum pidana internasional, keputusan itu tidak akan diterima,” tegasnya. "Jangan sampai pemberian pangkat kehormatan akan dianggap sebagai 'mencuci' kontroversi masa lalu karier militer Prabowo terkait pelanggaran HAM masa lalu. Impunitas tetap tidak boleh dibiarkan atau dinormalkan," pungkasnya<!--nextpage--> </div> </div> </div> <div class="mt-1 flex justify-start gap-3 empty:hidden"> <div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center lg:justify-start mt-0 -ml-1 h-7 visible"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
