Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) Kota Padangsidimpuan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota dan Gedung DPRD pada Senin (10/8) menolak pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang digelar di luar daerah.
Kegiatan pembahasan Ranperda itu berlangsung di Hotel Antares Medan pada 4 hingga 6 Agustus lalu.
Massa aksi terdiri dari mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan jurnalis.
Aksi itu dilatarbelakangi keprihatinan atas dugaan pemborosan anggaran dan minimnya transparansi oleh pihak legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan.
Para pengunjuk rasa menyoroti keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti pembahasan di Medan, sekaligus mempertanyakan dasar hukum dan efisiensi pengeluaran terkait kegiatan tersebut.
Salah satu orator, Hadi Lubis, menegaskan bahwa pelaksanaan pembahasan di luar daerah kontradiktif dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan Pemko Padangsidimpuan.
Peserta unjuk rasa juga menuding pemerintah daerah memfasilitasi biaya perjalanan dinas bagi pimpinan OPD yang hadir dalam pembahasan tersebut.
Massa menuntut penjelasan dari Wali Kota Letnan Dalimunthe tentang makna dan tujuan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi rakyat sesuai visi dan misi daerah.
Dalam tuntutannya, mereka menyerukan agar Pemko Padangsidimpuan tidak membiayai perjalanan dinas instansi yang mengikuti pembahasan Ranperda di luar daerah.
Aspirasi massa diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rahmat Marzuki Nasution di Kantor Wali Kota.
Rahmat menyatakan akan menampung seluruh tuntutan dan meneruskannya kepada Wali Kota serta instansi terkait.
Selepas menyampaikan tuntutan di kantor wali kota, demonstran bergerak menuju Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan.
Di DPRD, mereka membacakan pernyataan sikap resmi berisi lima poin berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum.
Poin pertama mempertanyakan urgensi penyelenggaraan pembahasan Ranperda di Kota Medan.
Poin kedua menuntut agar Ranperda tersebut dibahas kembali secara transparan di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan agar bisa diakses oleh publik luas.
Poin ketiga meminta agar seluruh agenda rapat anggota DPRD dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan.
Poin keempat menegaskan bahwa setiap rapat di gedung DPRD harus bersifat transparan dan terbuka bagi publik tanpa penghalang atau tirai penutup.
Poin kelima meminta pimpinan DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat.
Di Gedung DPRD, rombongan massa diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Roy Susanto Siagian.
Roy menyampaikan akan menampung aspirasi dan meneruskannya kepada Pimpinan DPRD, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, S.Ak setelah yang bersangkutan kembali dari perjalanan dinas.
Aksi berjalan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat Polres serta Satpol PP Kota Padangsidimpuan.







