Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui perubahan tata kelola yang mendasar.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Alex menilai sistem penanganan karhutla saat ini masih terlalu reaktif sehingga sering kalah cepat dibandingkan perkembangan titik api.
Karena itu ia meminta penjelasan komprehensif dari Kemenhut mengenai langkah-langkah yang akan diterapkan agar kebakaran tidak meluas.
Salah satu fokus yang diharapkan adalah penguatan strategi mitigasi pada daerah-daerah berisiko di luar provinsi yang selama ini menjadi prioritas penanganan.
Alex menegaskan mitigasi tidak boleh hanya berpusat pada wilayah yang biasa mendapat perhatian, melainkan harus mencakup seluruh wilayah berpotensi.
Selain itu, ia menuntut pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum terhadap pemegang perizinan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla.
Menurutnya, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar perizinan menjadi bagian krusial dari upaya mengurangi kejadian kebakaran.
Kecepatan deteksi dini dan respons lapangan juga disebut sebagai faktor penentu dalam menekan perluasan titik api.
Alex meminta agar pemerintah memperbaiki mekanisme deteksi dan respons sehingga tindakan antisipatif dapat diambil sejak munculnya potensi kebakaran.
Komisi IV DPR RI menyatakan komitmen untuk terus mendorong pendekatan yang terintegrasi, meliputi mitigasi, pencegahan, deteksi dini, hingga penegakan hukum.
Dengan pengelolaan yang lebih kuat dan respons yang cepat, diharapkan upaya tersebut mampu melindungi kawasan hutan, lahan, dan masyarakat dari dampak karhutla.







