Hunian Manggarai dikembangkan sebagai proyek vertikal setinggi 24 lantai yang menawarkan 3.784 unit per Jumat, 21 Agustus 2026.
Tipe unit yang disediakan terdiri dari studio 28, serta unit berukuran 36, 45, dan 52 meter persegi.
Pembangunan fisik proyek berlangsung di dua area utama, yakni Blok G dan Blok F yang totalnya menempati lahan seluas 2,2 hektare.
Ketua Satuan Tugas Perumahan Republik Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan proyek ini bagian dari upaya memperluas kawasan transit terpadu (TOD) di lokasi-lokasi stasiun strategis Pulau Jawa.
Pengembangan hunian terpadu tersebut juga dilengkapi fasilitas komersial berupa 150 unit area ritel pendukung untuk melayani kebutuhan penghuni dan publik sekitar.
Hashim menegaskan proyek Manggarai dimaksudkan menjadi contoh pengembangan TOD yang akan direplikasi pada lokasi lain seperti Kampung Bandan bersama mitra dari Qatar dan kolaborasi dengan Astra, serta lokasi potensial di Bandung, Surabaya, dan Semarang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam penyediaan rumah bagi masyarakat.
Pemerintah mencatat program perbaikan rumah tidak layak huni di DKI Jakarta mencapai 10.300 unit, dan Maruarar menyebut 2.000 unit rusun dari Astra sudah ditempatkan di lokasi milik Pak Ateh sebagai bagian dari realisasi tersebut.
Maruarar menambahkan rencana peletakan batu pertama untuk pembangunan rusun di lahan kereta api oleh pihak Astra akan dijadwalkan dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, memaparkan status kepemilikan tanah proyek sebagai milik KAI dengan status administratif HP/HPL sehingga tidak memerlukan pembebasan dari pihak ketiga.
Bobby juga memperkirakan seluruh pekerjaan konstruksi gedung terpadu dapat diselesaikan dalam kurun waktu 18 bulan.
Dalam aspek subsidi, Hashim menegaskan asas keadilan harus dijaga agar rumah bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah merancang skema pembiayaan yang menyediakan tenor kredit hingga 40 tahun dengan bunga tetap 6 persen untuk mempermudah akses kepemilikan bagi MBR.
Hashim mengingatkan agar langkah pendistribusian unit dikontrol ketat untuk mencegah praktik pembelian massal oleh pihak tertentu atas nama orang lain.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan pihak bank memperketat verifikasi calon pembeli dan memastikan prioritas kepemilikan diberikan kepada pembeli rumah pertama dari kalangan MBR.







