Sejumlah massa dari Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Selasa, 21/7.
Aksi berlangsung di sekitar Jalan Jenderal AH Nasution dan berjalan secara tertib.
Para pengunjuk rasa menyatakan dukungan terhadap komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Massa juga mengimbau agar publik menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menahan diri dari penilaian prematur terhadap pihak yang tersangkut perkara.
Famati Gulo, koordinator aksi, menyampaikan bahwa bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan telah menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik.
Ia merujuk pada beberapa kasus yang disebut-sebut ditangani Kejaksaan, termasuk perkara di PT Asuransi Jiwasraya.
Famati juga menyebut penanganan kasus proyek Base Transceiver Station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, perkara tata niaga timah di Bangka Belitung disebut sebagai salah satu fokus perhatian.
Massa turut menyinggung dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan.
Mereka memuji capaian masa kepemimpinan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah yang dinilai mampu membuka sejumlah perkara besar.
Dalam pernyataan massa disebutkan pula peran program strategis seperti Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Massa mengklaim nilai penyelamatan aset dan potensi penerimaan negara dari penertiban kawasan hutan dan pertambangan mencapai lebih dari Rp300 triliun.
Pada kesempatan yang sama, HOTMA menyampaikan tujuh poin aspirasi kepada Kejaksaan.
Salah satu poin menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu proses penyidikan serta putusan pengadilan sebelum memberikan penilaian.
Aspirasi itu diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizadi, bersama jajaran Kejaksaan.
Rizadi mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung damai dan tertib, serta menyebut dukungan publik sebagai motivasi bagi institusi.
Ia menegaskan komitmen Kejaksaan untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas dalam menegakkan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi, serta mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan.







