Pemerintah membuka jalur pembelian bungkil kedelai (soybean meal/SBM) bagi koperasi peternak lewat PT Berdikari sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.
Arah kebijakan itu muncul setelah peternak mengeluhkan kenaikan biaya pakan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Selasa, 11 Agustus 2026.
Andi Amran Sulaiman menyatakan, “Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama,” dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Agustus 2026.
Kurun awal kerja sama, PT Berdikari dan Koperasi Produsen LPER menyediakan pasokan SBM sebanyak 5.000 ton yang mulai didistribusikan pada 18 Agustus 2026.
Skema distribusi kemudian diperluas dengan melibatkan lebih banyak koperasi peternak dari berbagai daerah melalui pembahasan mekanisme pada pertemuan daring tanggal 24 Agustus 2026.
PT Berdikari menyatakan kesiapan memasok hingga 30.000 ton SBM hingga Desember 2026, dengan alokasi 20.000 ton melalui Cigading, Banten, dan 10.000 ton melalui Teluk Lamong, Surabaya.
Harga jual ditetapkan sekitar Rp8.630 per kilogram loco gudang.
Harga tersebut lebih rendah dibandingkan kisaran Rp9.200 hingga Rp9.700 per kilogram yang sempat dikeluhkan peternak.
General Manager Sales and Marketing PT Berdikari Dheni Kamavina menjelaskan koperasi bisa mengonsolidasikan kebutuhan anggota dan melakukan pengambilan secara bertahap berdasarkan purchase order (PO).
Dheni juga menyampaikan koperasi tidak diwajibkan membayar uang muka dalam mekanisme ini, namun biaya akhir akan menyesuaikan lokasi dan ongkos distribusi.
Menurut Dheni, model konsolidasi memudahkan peternak mikro dan kecil memperoleh bahan baku pakan serta membantu perencanaan pasokan dengan volume yang lebih terukur.
Ketua Koperasi Bina Peternak Karya Bersama Eti Marlina menyambut kebijakan ini dan berharap akses pembelian SBM melalui PT Berdikari dapat dimanfaatkan oleh koperasi peternak mikro dan kecil.
“Kami berharap akses pembelian SBM melalui PT Berdikari ini benar-benar dapat dimanfaatkan koperasi peternak mikro dan kecil. Sehingga bisa dijangkau semua petani,” ujar Eti.
Kementerian Pertanian menegaskan keterlibatan PT Berdikari bukan untuk menutup peran pelaku usaha swasta.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan rekomendasi pemasukan SBM kepada 18 importir sejak 8 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan bahan baku.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus menciptakan tata niaga yang lebih sehat.
Pemerintah juga terus mengawal penyerapan telur guna memberikan kepastian pasar bagi peternak.
Pembukaan akses hingga 30.000 ton SBM merupakan langkah untuk menekan biaya produksi peternak rakyat, dengan penyaluran melalui koperasi yang akan dikawal hingga tingkat peternak.







