Jenggala.id – Warga Kota Bandung, Norman Miguna, mengambil langkah tegas menuntut hak akses jalan menuju rumahnya yang terhalang restoran burger ilegal di Jalan Surya Sumantri. Norman telah melayangkan surat somasi kepada Pemerintah Kota Bandung karena bangunan liar tersebut belum juga dibongkar oleh pihak berwenang.
Kuasa hukum Norman, Tomson Pandjaitan, mengungkapkan bahwa bangunan ilegal yang memiliki lebar 4×9,5 meter tersebut telah menghalangi akses masuk dan keluar menuju rumah kliennya. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum, karena bangunan tersebut didirikan tanpa izin dan telah menghambat kehidupan sehari-hari warga.
“Kami telah tiga kali melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota Bandung,” ungkap Tomson Pandjaitan.
Baca juga : Warung Makan Tengah Hutan yang Populer
Tomson memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan eksekusi atas bangunan liar tersebut. Ia berharap eksekusi dapat dilakukan paling lambat tanggal 16 Oktober 2023. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pemulihan hak akses jalan Norman Miguna.
Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, telah merespons somasi tersebut dengan janji untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
Meskipun belum ada rincian mengenai waktu eksekusi, janji ini memberikan harapan bagi warga yang telah lama mengalami kendala akibat bangunan liar tersebut.
Baca juga : Polda Jabar Periksa Bandar Emas Tasikmalaya Terkait Tambang Ilegal
Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, pemilik restoran burger, Hendrew Sastra Husnanda (HSH), divonis bebas dalam kasus perusakan bangunan. Vonis ini disampaikan oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa perbuatan perusakan yang dilakukan oleh HSH adalah masalah perdata, bukan pidana. Ini merupakan putusan yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.
Kasus ini bermula dari sengketa atas tanah yang dimiliki oleh Norman Miguna di Jalan Surya Sumantri. Meskipun terdakwa mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, Norman Miguna memiliki sertifikat hak milik yang sah sejak tahun 1978.
Terdakwa hanya memiliki Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang tidak memberikan hak atas lahan tersebut.







