JENGGALA.ID – BANDUNG. Polda Jabar hari ini melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha emas, yang diduga sebagai bandar emas iIegal dan obat obatan kimia terlarang.
Informasi yang dihimpun Redaksi, menyebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jabar, senin 3 april 2023.
Pemeriksaan dilakukan pasca penggeledahan yang di lakukan tim Krimsus Polda Jabar beberapa hari yang lalu di wilayah Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di rumah yang bersangkutan.
Ketua Aliansi Masyarakat Pemberantasan Penambang Ilegal (AMPP) Jawa Barat Fitriyana mengatakan, pemerintah lewat Kapolri sudah menginstruksikan kepada setiap Kapolda untuk membasmi penambang ilegal ini.
Pasalnya, pertambangan ilegal yang kian menjamur tidak hanya membuat kerugian materi, namun juga kerugian lingkungan,” ungkapnya, senin 3 april 2023.
Fitriyana Melanjutkan, Adapun Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin pernah menyebut, kerugian negara akibat tambang ilegal ini setidaknya bisa mencapai Rp 3,6 triliun.
“Kerugian negara akibat tambang emas ilegal pada 2020 tercatat mencapai Rp 3,4 triliun. Jadi sudah seharusnya Hukum di tegakan dengan benar tanpa kompromi,” tegasnya, saat dikonfirmasi, senin 3 april 2023.
Terpisah Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi belum menjelaskan detail perihal adanya penutupan lahan tambang ilegal di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami belum mendapatkan data spesifik dari Krimsus, nanti akan kami informasikan kembali, ” jelas Kombes Pol Ibrahim Tompo.
Kabid Humas menambahkan, untuk lokasi tambang ilegal yang ditutup berada di Tasikmalaya.
Sementara itu menurut Ketua Badan Pengawas (BP) Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, menanggapi adanya penutupan tambang ilegal di Tasikmalaya mengatakan bahwa kami mendengar posisi mereka akan dimaafkan dan lalu disuruh menempuh ijin.
“Perihal ini persoalan nya tidak semudah itu. UUCK yg mengatur hal tersebut belum bisa dipergunakan. Kami tegas menolak tambang ilegal di kawasan hutan Lindung kelola Perhutani di Tasikmalaya dilegalkan,” jelasnya.
Ditegaskannya, bahwa tambang yang sudah bertahun tahun itu sudah merugikan negara karena tanpa ijin juga di dalam kawasan hutan.
“Ini saya minta Gakkum KLHK turun.harus ada yg ditindak secara hukum. Dan Kami minta Menteri LHK serta APH melakukan upaya Hukum terlebih dahulu terhadap temuan tambang ilegal tersebut sesuai peraturan Kehutanan karena tidak ada ijin dan telah terjadi kerusakan lingkungan, ” tegasnya.
Disinggung keterlibatan Perhutani, Dedi mengatakan dipastikan ada oknum perhutani dalam kasus ini karena tambang dalam kawasan perhutani sudah berlangsung lama.
“Sehingga jika terbukti oknum tersebut selain harus disanksi secara Institusi juga perlu tindakan hukum Aparat Penegak Hukum, ” pungkas Dedi Kurniawan Aktifis Lingkungan yang g juga Ketua Dewan Daerah WALHI Jabar.***







