Kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri SS menilai proses penyelidikan dugaan pungutan liar di lingkungan Polres Batubara berjalan lamban dan tidak berpihak pada upaya penegakan integritas internal.
Pernyataan itu disampaikan setelah AKP Fadlun dikawal oleh tim pengacaranya untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Bidpropam Polda Sumatera Utara.
Paul Junisu Jethro Tambunan, SE SH MH menyebut kliennya merupakan sumber awal informasi terkait dugaan permintaan uang kepada pelaku usaha UMKM dan beberapa dokter di Kabupaten Batubara.
Menurut Paul, upaya pengungkapan yang dilakukan AKP Fadlun seharusnya dihargai sebagai bentuk pelaporan internal terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang.
Ironisnya, kata Paul, AKP Fadlun dilaporkan balik oleh AIPDA HG dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar di Bidpropam Polda Sumut.
Akibat status tersebut, menurut Paul, AKP Fadlun tidak menerima kenaikan pangkat pada 1 Juli 2026.
Paul menambahkan pengaduan yang diajukan AKP Fadlun terhadap AIPDA HG terkait dugaan fitnah dan laporan ke Subdit I Kamneg belum menunjukkan perkembangan berarti.
Ia menilai kedua laporan itu saling terkait antara perwira dan bintara sehingga perlu gelar perkara menyeluruh dengan memanggil semua pihak termasuk masyarakat yang diduga menjadi korban.
Paul menegaskan komunikasi antara AKP Fadlun dan AIPDA HG hanya berisi pengingat agar tugas dijalankan secara profesional, namun komunikasi itu dijadikan dasar pengaduan atas tuduhan mengintervensi penyidikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan preseden buruk bagi anggota Polri yang melaporkan dugaan penyimpangan.
Paul menyebut AIPDA HG sendiri telah menjadi terlapor dalam dua laporan dugaan permintaan dan penerimaan uang kepada dua dokter PNS spesialis serta dugaan permintaan barang kepada seorang pengusaha toko pakaian di Indrapura.
Dua laporan itu teregister dengan Nomor LP-A/336/V/2026/Bidpropam dan LP-A/407/V/2026/Bidpropam yang ditangani Subbid Wabprof Bidpropam Polda Sumut.
Selain itu, Paul menyatakan terdapat pengaduan serupa terhadap oknum yang sama pada April 2025, tercatat dalam Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/75/IV/2025/SUBBAGYANDUAN tanggal 28 April 2025.
Paul mengingatkan bahwa jika oknum yang sama dilaporkan pada 2025 dan kembali dilaporkan pada 2026, hal ini layak menjadi perhatian serius untuk mencegah pengulangan penyalahgunaan wewenang.
Tim kuasa hukum menyampaikan kronologi dan sejumlah bukti kepada Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kadiv Propam Polri, serta Karopaminal Polri melalui surat dan WhatsApp.
Mereka juga mengajukan permohonan audiensi namun belum menerima jadwal pertemuan resmi hingga kini.
Paul menilai penanganan perkara sejak April 2026 berjalan lambat, berbeda dengan kasus lain yang menurutnya cepat ditindak melalui penempatan khusus (Patsus) terhadap anggota diduga pelanggar.
Daniel S. Sihotang, SH yang mewakili pemilik salah satu kafe di Kabupaten Batubara menyatakan keberatan atas hasil Subbid Paminal Bidpropam Polda Sumut yang menyimpulkan belum cukup bukti.
Daniel berharap Biro Paminal Mabes Polri yang ditangani Kompol Arya Nusa Hindrawan dari Unit I Den B Biro Paminal Divpropam Polri bersikap profesional dan memberi kepastian hukum kepada pelapor.
Ia menyebut pengaduan kliennya sudah ditangani Biro Paminal Mabes Polri sejak 25 Mei 2026, namun hingga kini belum ada kepastian hukum meski perkara menyangkut dugaan permintaan uang dan pemerasan.
Marudut Hasiholan Gultom, SH MH yang mendampingi pemilik toko pakaian di Batubara meminta Bidpropam Polda Sumut mengambil langkah tegas dan responsif terhadap dugaan pungli tersebut.
Ia menilai jika terdapat indikasi kuat penyalahgunaan wewenang, perlu diterapkan langkah pengawasan termasuk mempertimbangkan penempatan khusus sementara terhadap anggota yang diduga terlibat.
Para kuasa hukum mendesak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Sumatera Utara, dan Wakapolda Sumatera Utara agar memberi perhatian serius demi menjaga kepercayaan publik dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.







