Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyikapi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai waktu untuk mempertegas upaya memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Yani pada Senin (17/8/2026) saat menyoroti kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Ia menilai adanya praktik efisiensi anggaran dan fenomena dana kurang salur menjadi indikator perlunya evaluasi kebijakan anggaran di level pusat dan daerah.
Menurut Yani, situasi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk meninjau ulang mekanisme pelaksanaan program agar hak-hak daerah tidak terabaikan.
Yani juga menekankan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya seremonial, melainkan harus tercermin dalam kepastian pemenuhan hak-hak fiskal daerah.
Salah satu penekanan yang dia ungkapkan ialah pemenuhan hak dana bagi hasil (DBH) sebagai bagian dari hubungan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengingatkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten adalah wujud kedaulatan, bukan bentuk penjajahan birokratis.
Ketua fraksi PDI Perjuangan ini mengakui nada kritis yang ia lontarkan, namun menyatakan sikap tegas perlu untuk menegakkan prioritas hak masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.
Dalam konteks tata kelola daerah, Yani menegaskan DPRD Kukar akan mempertahankan fungsi penganggaran, pembentukan regulasi, serta pengawasan secara aktif.
Ia menegaskan pentingnya kebebasan bertindak dalam penyusunan APBD, proses penganggaran, pembuatan regulasi, dan penerapan prinsip-prinsip pengawasan.
Bagi DPRD Kukar, momentum 81 tahun kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memastikan pembangunan daerah tak hanya soal kemampuan pelaksanaan program, tetapi juga tentang mempertahankan hak-hak masyarakat.
Yani menutup dengan menyatakan bahwa peringatan HUT ke-81 harus memperkuat komitmen menghadirkan pemerintahan yang adil dan memastikan hak-hak baik daerah maupun rakyat terpenuhi.







