• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » Berita Pilihan » Ahli Nilai Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus PTPN Bukan Korupsi – Jenggala

Ahli Nilai Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus PTPN Bukan Korupsi – Jenggala

Jenggala 005 by Jenggala 005
April 21, 2026 03:47
in Berita Pilihan, Lokalistik, Peristiwa
0
Ahli Nilai Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus PTPN Bukan Korupsi – Jenggala

Ahli Nilai Perubahan HGU ke HGB dalam Kasus PTPN Bukan Korupsi – Waspada Online

0
SHARES
0
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

MEDAN – Persidangan lanjutan kasus penjualan aset PTPN di Pengadilan Negeri  Medan mengemuka pandangan dua saksi ahli yang menilai bahwa perubahan HGU menjadi HGB tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan dalam sidang, Senin (20/4/2026), yang menghadirkan ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda dan ahli hukum administrasi negara Dr. Dian Puji.

Chairul Huda menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur delik materil yang harus dibuktikan, terutama terkait kerugian negara dan keuntungan pribadi.

“Dalam UU Tipikor, ada delik materil dan akibat dari tindakan korupsi. Unsur-unsur dalam pokok ini adalah apa akibat yang dilarang dalam pasal ini. Dalam hal ini kerugian keuangan negara. Anasir-anasir lainnya, seperti menguntungkan diri sendiri dan menggunakan kesepakatan dengan cara jabatan,” kata Chairul.

Ia menyebut, unsur korupsi juga harus dibuktikan adanya keuntungan pribadi dari terdakwa. “Kalau ini kasus korupsi, coba tanya terdakwa, mereka berapa terima uang. Kalau tidak ada, tidak masuk korupsi. Kecuali dia memperoleh keuntungan pribadi dan menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Kalau tidak dia bukan tindakan korupsi,” tambahnya.

Menurutnya, dalam perkara ini terdapat upaya pemenuhan kewajiban penyerahan 20 persen lahan, namun belum dapat dilaksanakan karena belum adanya aturan teknis.

“Secara logis, belum akibat. Kalau belum ada akibat belum ada perbuatan yang dilakukan. Dan, kalau dilihat kenapa belum diserahkan ke negara karena belum ada aturan yang belum ditetapkan negara. Harusnya ada mekanisme untuk melihat seseorang bersalah, yang jelas dan nyata,” ujarnya.

Chairul menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan. “Dalam kasus ini tidak ada kesalahan kewenangan, karena yang berwenang adalah kementerian sebagai pemilik kewenangan, namun tidak ada aturan jadi ini bukan soal penyalahgunaan kewenangan,” tutur Chairul.

Ia juga menyatakan bahwa unsur niat jahat menjadi faktor penting dalam perkara korupsi dan tidak ditemukan dalam kasus ini.Sementara itu, Dian Puji menjelaskan bahwa mekanisme inbreng dalam pengalihan lahan merupakan hal yang sah.

“Setelah inbreng, lahan sudah milik anak PTPN, yakni NDP. Jadi, anak usaha dapat tanah, sementara itu PTPN dapat saham. Setelah pelepasan, dihapus aset tersebut. Dalam pembuktiannya, adanya penghapusbukuan terhadap lahan tersebut dan diberikan kepada penerima inbreng,” kata Dian.

Ia menyebut bahwa perubahan hak atas lahan tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, melainkan cukup melalui kementerian teknis.

“Mengenai kerugian negara, harusnya menggunakan kelembagaan negara. Hanya BPK yang bisa melakukan audit keuangan. Jika ada pihak atau konsultan akuntan publik yang akan melakukan tanpa adanya kewenangan, tidak bisa. Kecuali dilakukan atas nama BPK,” kata Dian.

Ia menambahkan bahwa audit kerugian negara harus dilakukan secara akurat. “Apakah audit hanya berdasarkan BAP. Tentu tidak bisa karena harus dilakukan tanggapan untuk meminta keterangan pihak yang bersangkutan. Jadi, ada tahapan meyakinkan adanya kerugian negara. Kalau yang melakukan audit tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kewenangan, dan tidak akurat, harusnya batal demi hukum,” ujarnya.

Menurut Dian, perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi karena adanya upaya pemenuhan kewajiban serta belum adanya kejelasan aturan teknis.

“Misal, adanya kewajiban penyerahan lahan sebanyak 20 persen. Itu harus ada ketetapan tindak lanjut agar kemudian bisa dilakukan penyerahan bila hal itu merupakan kewajiban,” katanya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melakukan korupsi penjualan aset PTPN periode 2022–2024. Para terdakwa diduga menyetujui penerbitan sertifikat HGB kepada PT NDP tanpa menyerahkan minimal 20 persen lahan untuk kepentingan negara. Adapun empat terdakwa yakni Askani, Abdul Rahim Lubis, Iman Subakti, dan Irwan Perangin-angin. (wol/pel)

Jenggala

SummarizeShare

Berita Terkait

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

Bupati Lutra Gerak Cepat Redam Konflik Batas Desa Lampuawa-Uraso, Empat Poin Kesepakatan Damai Dicapai

by Bobby Suryo
Oktober 30, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) bersama Polres Luwu Utara bergerak cepat meredam potensi konflik antardesa yang melibatkan Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju dan Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng,...

APBN untuk Situasi Terburuk yang Mungkin Dihadapi

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

by Bobby Suryo
Oktober 22, 2026
0

Andi Rahmat, Anggota DPR RI 2004-2009/2009-2014, Mantan Pimpinan Pansus Pembentukan OJK JAKARTA - Seperti biasa, Presiden Prabowo sekali lagi menunjukkan sikap “defiant”nya. Ditengah gejolak pasar saham Indonesia setelah...

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

Tengah Malam Kapolres Luwu Utara Pimpin Penyisiran di TKP Penikaman Pantai Seta-Seta

by Bobby Suryo
Oktober 6, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Larut malam, Kapolres Luwu Utara AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) penikaman di Pantai Seta-Seta, Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili....

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

Kapolres Luwu Utara dan Wabup Turun Langsung Cegah Konflik Meluas

by Bobby Suryo
Oktober 5, 2026
0

SULSEL,JENGGALA.id - Peristiwa penikaman di kawasan Pantai Seta-Seta, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, menewaskan satu warga, Minggu (4/10/2026). Satu korban lainnya mengalami luka tusuk dan masih menjalani...

Next Post
Banteng Kota Depok Ziarah ke Makam Tokoh Perempuan di Wilayah Ratu Jaya

Banteng Kota Depok Ziarah ke Makam Tokoh Perempuan di Wilayah Ratu Jaya

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.