DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara menyatakan tidak ada kader partainya yang terlibat dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton Utara.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara, Agus Sanaa, setelah pihaknya melakukan verifikasi atas isu yang beredar.
Agus menegaskan hasil pemeriksaan internal belum menemukan bukti keterlibatan kader secara langsung dalam pengelolaan dapur MBG tersebut.
“Jika ada bukti terlibat apapun soal MBG termasuk dokumen, maka akan diberi sanksi,” tegasnya kepada media, dikutip Jumat (24/7/2026).
Menurut Agus, DPD PDI Perjuangan Sultra menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang melarang keterlibatan kader dalam pengelolaan dapur MBG.
Setelah terbitnya surat edaran dari DPP, pihaknya langsung menginstruksikan seluruh jajaran untuk mematuhi larangan tersebut.
Bagi kader yang sebelumnya memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dapur MBG, DPD mengarahkan agar pengelolaan dialihkan kepada pihak lain sesuai instruksi partai.
Polemik terkait dapur MBG di Buton Utara muncul setelah salah satu dapur di Kecamatan Kulisusu Utara diduga tidak memenuhi standar operasional.
Sorotan muncul karena lantai dua bangunan yang digunakan sebagai dapur masih difungsikan sebagai tempat tinggal, sehingga muncul kekhawatiran terhadap kebersihan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
Di tengah perhatian publik, beredar informasi bahwa ruko yang dipakai sebagai dapur MBG adalah milik Lis Sustini, seorang kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai anggota DPRD Buton Utara, dan ada dugaan keterlibatan pengelolaan oleh yang bersangkutan.
DPD PDI Perjuangan Sultra menyatakan hingga saat ini belum menemukan dokumen atau bukti yang mendukung dugaan keterlibatan kader tersebut.
Partai membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki data atau dokumen pendukung untuk diserahkan agar dapat diverifikasi lebih lanjut.
DPD menegaskan akan menindak tegas apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran terhadap instruksi DPP, sebagai upaya menjaga integritas partai dan mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah.







