Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan edukasi mengenai perizinan dan pajak reklame di Kawasan Grand Wisata pada Jumat, 25 Juli 2026.
Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik media luar ruang tentang kewajiban perizinan dan tata cara pembayaran pajak reklame.
Selama penyisiran, petugas memberikan pengarahan kepada pemilik reklame yang dinilai belum memiliki izin atau belum memenuhi kewajiban pajak.
Sebagai bagian dari tindakan edukatif, petugas hanya menempelkan stiker pada reklame yang tidak berizin atau belum membayar pajak, tanpa melakukan pembongkaran atau penebangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Idwan Ridwan, menegaskan pendekatan tersebut dilakukan sebelum menerapkan tindakan administratif lebih lanjut.
Idwan menyampaikan pernyataan itu melalui keterangan yang dirilis pada Jumat, 24 Juli 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyatakan harapan bahwa langkah ini dapat menumbuhkan kesadaran pemilik reklame sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
Endin menambahkan bahwa peningkatan penerimaan daerah diharapkan memperkuat pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Penyisiran menyasar berbagai jenis reklame, antara lain billboard, baliho, reklame di median jalan, serta media promosi di persimpangan jalan dan kawasan pusat perbelanjaan.
Langkah Pemkab Bekasi mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Bekasi; Wakil Ketua DPRD, Budi Muhamad Mustofa, menyebut penertiban ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, realisasi pendapatan pajak reklame mencapai Rp18,5 miliar per 21 Juli 2026.
Angka tersebut setara dengan 44,54 persen dari target penerimaan pajak reklame sebesar Rp41,6 miliar untuk tahun 2026.







