Menjelang musim kemarau 2026, BPBD Provinsi Jambi menempatkan 81 posko terpadu di titik-titik yang dinilai rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Posko-posko tersebut difungsikan sebagai pusat koordinasi pencegahan dan deteksi dini karhutla.
Andre Eko Rinjani, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jambi, menyampaikan penempatan dan operasional posko saat berdialog dengan Pro3 RRI Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Andre, personel yang ditugaskan di posko melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, sambang desa, serta patroli rutin di area rawan.
Sebanyak 11 posko dibiayai melalui APBD Provinsi Jambi.
Sementara 70 posko lainnya beroperasi berkat dukungan dari pihak swasta dan pelaku usaha setempat.
BPBD menekankan prioritas pencegahan karena kebakaran pada lahan gambut cenderung sulit dipadamkan dan berpotensi meluas.
Salah satu upaya pencegahan yang digencarkan adalah program peminjaman alat berat untuk membuka lahan tanpa bakar.
Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan larangan pembakaran hutan dan lahan, yang diperkuat melalui maklumat Kapolda Jambi mengenai larangan pembakaran.
Untuk langkah penanganan bila terjadi kebakaran, BPBD menyiapkan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara.
BNPB turut mendukung dengan menugaskan dua helikopter water bombing untuk membantu upaya pemadaman di wilayah Jambi.
Andre mengungkapkan beberapa kendala utama saat penanganan karhutla, antara lain akses yang sulit ke lokasi, minimnya ketersediaan sumber air, kondisi angin kencang, serta karakteristik lahan gambut.
Adanya kendala tersebut mendorong BPBD untuk meningkatkan frekuensi patroli dan memperluas kegiatan sosialisasi di titik-titik rawan agar kebakaran dapat dicegah lebih awal dan penemuan titik api berjalan lebih cepat.







