Rapat dengar pendapat lintas komisi DPRD Deliserdang mengkaji kasus alih fungsi lahan persawahan seluas 6 hektare yang ditimbun untuk pembangunan peternakan ayam di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kamis (6/8).
RDP dipimpin Anggota DPRD Komisi II Indra Silaban, SH dan dihadiri H. Syarifuddin Nasution, Sehat Erianto Sembiring, Nico serta perwakilan pengusaha, kuasa hukum, Kepala Desa, Sekcam Pantai Labu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, DPMPTSP dan Satpol PP.
Pemaparan dalam rapat mengungkap bahwa polemik bermula dari rekomendasi Kepala Desa Paluh Sibaji, Nasri, yang awalnya menyatakan lahan dapat dibangun peternakan.
Nasri juga mempertemukan pemilik lahan dengan seorang calo perizinan berinisial AA yang sebelumnya berstatus Buruh Harian Lepas di Kantor Camat Pantai Labu.
Pemilik lahan, Dedy Irawan (30 th) warga Pantai Cermin, Serdang Bedagai, mengaku menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp1,1 miliar.
Dedy menjelaskan perjanjian awal pada November 2025 menyepakati nilai Rp400 juta dan pembayaran pertama Rp30 juta dilakukan di kantor desa.
Menurut Dedy, setoran dilanjutkan melalui lebih dari 10 kali transfer hingga Rp400 juta habis, kemudian AA meminta tambahan dengan alasan muncul aturan baru.
Dedy mengaku menerima NIB dalam bentuk dokumen dan kelengkapan lain berupa file PDF, namun menyadari dokumen itu palsu setelah lokasi usaha disegel Pemkab Deliserdang.
Sebelum penyegelan, penimbunan lahan sudah dilaksanakan berdasarkan dokumen yang diterimanya.
Dedy telah melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Polresta Deliserdang.
Kepala Desa Nasri menyatakan siap menjadi saksi dan mengakui mengenal AA sebagai konsultan perizinan yang dulu pernah menjadi staf Kecamatan pada masa Camat A. Fitriyan Syukri.
Nasri menambahkan bahwa setelah memperkenalkan pihak-pihak tersebut komunikasi dan biaya urusan perizinan berlangsung langsung antara pengusaha dan AA.
Beberapa instansi terkait, termasuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Kecamatan dan DPMPTSP, menyatakan tidak pernah menerima permohonan perizinan dari Dedy Irawan.
Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Ari Martiamsyah, menjelaskan lokasi yang ditimbun adalah Kawasan Lahan Baku Sawah Nasional sehingga tidak dapat dialihfungsikan.
Ari juga mengatakan ada laporan dari korban lain dan mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan calo saat mengurus perizinan.
Indra Silaban menyesalkan kasus ini dan menilai ada niat baik investor untuk berinvestasi di Deliserdang yang kemudian berujung permasalahan.
Kepala DPMPTSP Deli Serdang, A. Fitriyan Syukri S.STP M.Si, melalui siaran pers menyatakan pihaknya belum melapor ke Polresta Deliserdang dan saat ini fokus pada pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjadi korban.
Syukri menyebut Dedi Irawan sudah diperiksa (BAP) di Satpol PP dan terdapat unsur kelalaian karena Dedi tidak mengecek keabsahan dokumen izin sebelum memulai pembangunan.
Syukri mengakui mengenal AA namun membantah adanya keterkaitan dirinya dengan dugaan penipuan yang dilakukan AA.
“Isi berita terlalu dipaksakan, seakan-akan dengan mengenal AA, saya dikaitkan dengan prilaku AA atas dugaan izin palsu yang dialami DI. Ini sangat merugikan saya,” ujar Syukri.
Syukri menambahkan, “Saya rasa banyak oranglah yang mengenal AA. Bukan hanya saya, tetapi apa hubungannya saya dengan dugaan pemalsuan izin yang dilakukan AA kepada saudara DI. Apa karena kebetulan saya saat ini diberi amanah menjabat sebagai Kadis DPMPTSP.”
Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan publik karena muncul dugaan pemalsuan dokumen negara dan kop Pemkab untuk meloloskan alih fungsi lahan pertanian produktif.







