Dinas Sosial Pemko Padangsidimpuan belum memublikasikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga terlibat judi online meskipun sejumlah daerah lain di Tapanuli Bagian Selatan telah merilis datanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Zufri Nasution SPd, mengatakan kepada wartawan bahwa instansinya bersama tim Program Keluarga Harapan (PKH) masih menuntaskan pengumpulan data tersebut.
Zufri menyatakan data diambil secara manual dari daftar yang dirilis Kementerian Sosial saat konferensi pers oleh Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang menyebut penangguhan bagi 1.494.652 KPM secara nasional pada triwulan III 2026 karena dugaan judi online.
Menurut Zufri, proses pemadanan dan verifikasi secara manual memerlukan waktu sehingga publikasi belum dapat segera dilakukan.
Ia menyebutkan niat untuk memfinalisasi data pada Jumat (4/9), namun upaya untuk mengonfirmasi lebih lanjut tidak berhasil karena yang bersangkutan tidak dapat ditemui dan komunikasi telepon maupun pesan WhatsApp tidak dibalas.
Salah seorang warga, Rian (35), menceritakan dampak kebijakan itu terhadap keluarganya, termasuk ibu yang tercatat sebagai KPM dan tidak menerima bantuan sosial pada Juli sampai September.
Rian mengatakan pada Senin (31/8) ia menemui staf Dinas Sosial yang meminta beberapa dokumen sebagai syarat sanggahan, antara lain pernyataan tidak bermain judi, surat penutupan rekening, dan surat dari pendamping PKH di kelurahan.
Ia mengeluhkan sulitnya menemui pendamping PKH di tingkat kelurahan sehingga proses pengajuan sanggahan menjadi terhambat.
Staf Dinas Sosial, menurut Rian, juga mengingatkan bahwa terpenuhinya persyaratan sanggahan tidak otomatis menjamin pemulihan bansos bagi KPM yang dinonaktifkan.
Hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per September 2026 menunjukkan sedikitnya 17.752 KPM di wilayah Tapanuli Bagian Selatan dinonaktifkan sementara karena indikasi judi online.
Rincian verifikasi yang terbuka berdasarkan wilayah menunjukkan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sebagai wilayah dengan angka tertinggi, yakni 6.912 KK/KPM yang ditangguhkan.
Kabupaten Padanglawas (Palas) tercatat 4.446 KPM yang penyaluran bantuannya ditangguhkan.
Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tercatat 3.421 KK/KPM yang dinonaktifkan sementara, mencakup penerima PKH & BPNT.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) ditemukan 2.973 KPM yang dinonaktifkan sementara, dan dari jumlah itu sekitar 400 KK merupakan penerima PKH.
Sampai proses verifikasi di daerah selesai dan diumumkan resmi oleh Dinas Sosial setempat, nasib sebagian KPM tetap berada dalam status menunggu keputusan lebih lanjut.







