PADANGLAWAS, Jenggala – Sebanyak 303 desa plus satu kelurahan di kabupaten Padanglawas telah berhasil dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Padanglawas, Faisal Siregar, kepada Waspada, Kamis (11/6).
Dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padanglawas telah melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kontribusi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat hingga ke lapisan bawah termasuk masyarakat di tingkat desa.
Dan dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Padanglawas telah terbentuk pos bantuan hukum.
Adapun pembentukan Posbakum desa dan kelurahan adalah program strategis pemerintah untuk memeratakan akses keadilan dan menyelesaikan sengketa di tingkat akar rumput.
Dimana layanan Posbakum fokus pada penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi (kekeluargaan/mediasi) melalui sinergi perangkat desa dan paralegal.
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum. Juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pembentukan Posbakum/Paralegal di tingkat desa.
Bupati Padanglawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan SE, menerima Piagam Penghargaan dari Kemenkum RI saat meresmikan Pos Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan di aula kantor Gubsu, Medan.
Dimana penghargaan diserahkan Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dan dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara.
Bagaimanapun keberadaan Posbakum menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat kecil memperoleh akses layanan hukum secara lebih mudah dan terjangkau. (wsp/A20)
Jenggala







