27 Juli dikenal sebagai tanggal yang menorehkan noda dalam sejarah politik Indonesia karena peristiwa Kudatuli pada tahun 1996.
Peristiwa itu juga kerap disebut “Sabtu Kelabu” oleh korban dan saksi mata akibat aksi kekerasan yang terjadi saat itu.
Kerusuhan berlangsung di Kantor Sekretariat DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Kondisi politik sebelum insiden diwarnai dualisme kepemimpinan dan perebutan penguasaan kantor DPP PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang mendapat dukungan dari pemerintahan Orde Baru.
Satu hari setelah kejadian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dipimpin Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa melancarkan penyelidikan atas insiden tersebut.
Hasil penyelidikan Komnas HAM mengindikasikan adanya pelanggaran berat hak asasi manusia terkait peristiwa Kudatuli.
Komnas HAM mengidentifikasi pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai salah satu aspek utama pelanggaran itu.
Temuan lain mencakup pelanggaran yang menyebabkan rasa takut di kalangan warga yang terlibat atau berada di sekitar lokasi kejadian.
Investigasi juga mencatat adanya perlakuan keji serta tindakan yang dinilai tidak manusiawi selama insiden berlangsung.
Perlindungan terhadap jiwa manusia dianggap dilanggar berdasarkan temuan Komnas HAM.
Selain itu, terdapat bukti pelanggaran terhadap asas perlindungan atas harta benda korban dan pihak terkait.
Menurut data resmi Komnas HAM, peristiwa Kudatuli menelan 5 korban tewas, menyebabkan 149 orang luka-luka, dan membuat 23 orang dinyatakan hilang.
Kerugian materiil akibat kerusuhan itu diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
Sampai saat ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai dalang utama dan aktor intelektual di balik Kudatuli belum terungkap secara tuntas.
Keluarga korban terus menuntut penyelesaian dan keadilan atas peristiwa yang berlangsung tiga dekade lalu tersebut.
Komnas HAM menegaskan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk Kudatuli, memerlukan komitmen politik dan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan agar proses hukum tidak terhenti.







