Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan kebijakan pembatasan pemakaian gawai di lingkungan sekolah.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan meningkatkan fokus peserta didik selama jam pelajaran.
Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menyatakan langkah tersebut berakar pada alasan perlindungan anak dan kebutuhan lingkungan belajar yang aman bagi tumbuh kembang mereka.
Pernyataan Rusprita disampaikan saat berdialog bersama Pro3 RRI, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Pembatasan bukan berupa pelarangan total terhadap gawai.
Gawai tetap dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran dengan pertimbangan profesional guru dan berada di bawah pengawasan sekolah.
Sebagai bagian dari kebijakan, Kemendikdasmen mendorong penguatan literasi digital di sekolah.
Materi yang difokuskan mencakup etika bermedia sosial, keamanan digital, serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial secara bijak dan bertanggung jawab.
Pelaksanaan teknis diserahkan kepada tiap sekolah untuk disesuaikan dengan jenjang pendidikan, karakteristik sekolah, dan tata tertib serta prosedur operasional yang berlaku.
Sekolah diberi opsi, misalnya mengumpulkan perangkat sebelum pelajaran dimulai dan mengembalikannya setelah jam belajar selesai, dengan catatan penggunaan untuk kegiatan belajar tetap diawasi oleh guru.
Kebijakan ini juga dirancang untuk melindungi anak dari risiko berupa adiksi digital, konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, serta gangguan fisik dan mental.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan dampak buruk jika teknologi tidak dimanfaatkan secara positif: “Kalau mereka tidak menggunakan teknologi itu untuk hal yang positif, maka akan ada banyak masalah mental dan fisik.”
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan digital sangat diharapkan untuk mencegah dampak tersebut.
Kemendikdasmen menegaskan penggunaan gawai tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti kebutuhan pembelajaran, keadaan darurat, atau untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Dengan langkah ini, kementerian berharap tercipta budaya belajar yang lebih positif di lingkungan sekolah.







