Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tapanuli Selatan, Anwar Affandi ST, menyampaikan bahwa 129 dari 2.973 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinonaktifkan terkait indikasi judi online telah mengajukan sanggahan.
Penjelasan itu disampaikan Anwar di Padangsidimpuan pada Rabu (2/9).
Ia menanggapi pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menyebut penangguhan penyaluran bansos bagi 1.494.652 KPM secara nasional pada triwulan III 2026 akibat indikasi kegiatan judi online.
Menurut Anwar, mayoritas sanggahan berisi penjelasan bahwa pihak keluarga ikut bermain judi secara sembunyi-sembunyi sehingga KPM yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui aktivitas itu.
Dalam dokumen sanggahan, beberapa KPM juga berkomitmen untuk berhenti bermain dan melampirkan bukti penutupan rekening yang diduga digunakan pelaku judi.
Penonaktifan 2.973 KPM di Tapanuli Selatan tercatat sejak awal 2026 dan baru dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada pencairan tahap 3 untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Hingga kini, jumlah keluarga penerima PKH di Tapanuli Selatan mencapai 10.114 kepala keluarga (KK).
Dari total tersebut, PKH yang terindikasi judi online berjumlah 400 KK.
Sisa penerima adalah peserta program bantuan lain seperti bantuan pangan non tunai, program sembako, atau bantuan sosial lainnya.
Anwar menegaskan bahwa apabila keterlibatan judi online terbukti, KPM akan diberhentikan secara permanen dari program.
Kendati demikian, KPM yang merasa tidak terlibat masih dapat mengajukan sanggahan melalui pendamping PKH di kecamatan atau langsung ke Dinas Sosial.
Proses sanggah masih berlangsung; surat sanggahan harus ditandatangani oleh KPM, pendamping PKH, dan kepala desa setempat sebelum diverifikasi ulang oleh Kemensos.
Setelah itu akan ada masa penelitian dan pemantauan terhadap KPM dan keluarganya dalam periode tertentu.
Jika selama pemantauan tidak terdeteksi lagi aktivitas judi online, data KPM bersangkutan akan diaktifkan kembali.
Pendeteksian keterlibatan KPM dalam judi online dilakukan berdasarkan analisis transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Analisis tersebut menelusuri nomor rekening dan nomor e-wallet yang digunakan untuk transaksi terkait judi online.
Rincian jumlah KPM yang dinonaktifkan per kecamatan di Tapanuli Selatan antara lain: Kecamatan Sipirok 378 KPM, Angkola Selatan 318 KPM, Angkola Timur 293 KPM, dan Angkola Barat 251 KPM.
Komponen lain meliputi Sayur Matinggi 249 KPM, Batangtoru 221 KPM, Angkola Sangkunur 214 KPM, dan Batang Angkola 177 KPM.
Daerah lainnya yakni Saipar Dolok Hole 174 KPM, Tano Tombangan Angkola 144 KPM, Marancar 128 KPM, dan Muara Batangtoru 120 KPM.
Selanjutnya Angkola Muara Tais 118 KPM, Arse 98 KPM, dan Kecamatan Aek Bilah 90 KPM.







