Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai tiga wilayah prioritas dalam program pembebasan pasung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Keputusan itu mengindikasikan praktik pemasungan masih berlangsung di sejumlah daerah meskipun layanan kesehatan jiwa gratis tersedia.
Direktur RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Sumut, Sri Suriani Purnamawati, mengumumkan tim rumah sakit akan turun langsung ke ketiga wilayah tersebut pekan ini untuk menjangkau ODGJ yang masih dipasung oleh keluarga.
Pernyataan tersebut disampaikan pada konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (16/7).
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut, Hery Valona Bonatua Ambarita, memaparkan data bahwa 186 ODGJ di 33 kabupaten/kota telah menerima penanganan.
Menurut Hery, angka itu menunjukkan pemasungan bukan kejadian sporadis melainkan pola yang tersebar hampir di seluruh provinsi.
Di Kota Tanjungbalai, dari lima orang yang sebelumnya dipasung hanya tersisa dua yang belum bisa dibebaskan karena keluarga belum bersedia melepaskan.
Hery menegaskan ODGJ seharusnya dibawa ke RSJ untuk mendapatkan pelayanan standar yang diperlukan.
Kasus seperti di Tanjungbalai menyoroti bahwa kendala program bukan hanya tentang ketersediaan layanan tetapi juga resistensi sosial di tingkat keluarga.
Program daycare rehabilitasi psikososial di RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem dimaksudkan sebagai tulang punggung reintegrasi pasien namun saat ini terhambat oleh keterbatasan armada.
Penggunaan ambulans dikenai retribusi, sementara pasien ODGJ umumnya tidak memungkinkan menggunakan angkutan umum.
Untuk mengatasi masalah transportasi, RSJ bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna mendukung pengadaan kendaraan operasional.
Sri menyebut saat ini hanya tersedia satu mobil operasional dan pihak rumah sakit terus membuka donasi agar armada dapat bertambah.
Ketergantungan pada donasi zakat untuk kebutuhan dasar seperti kendaraan antar-jemput pasien menjadi catatan penting bagi keberlanjutan program.
Dengan tiga daerah baru yang menjadi target di luar Kota Medan, keterbatasan kendaraan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan infrastruktur layanan untuk menjangkau seluruh ODGJ yang masih dipasung.
Pasien yang berhasil dijangkau mengikuti program daycare berupa pembinaan kerohanian serta pelatihan membuat sabun cuci piring, eco enzyme, dan karbol.
Selain itu, pasien dilibatkan dalam budidaya sayuran dan budidaya magot dengan memanfaatkan limbah organik dari instalasi gizi RSJ.
RSJ juga menjalankan program deteksi dini kesehatan mental di sekolah-sekolah untuk menjaring Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sejak awal.
Sri menyatakan anak dan remaja yang mengalami masalah kejiwaan dapat datang ke RSJ untuk memperoleh layanan dari dokter psikiatri khusus anak dan remaja.
Hery menegaskan seluruh layanan ini merupakan bagian dari Universal Health Coverage (UHC), Program Berobat Gratis (PROBIS), dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut sehingga semestinya dapat diakses tanpa biaya oleh masyarakat.
Namun kenyataannya di lapangan, termasuk kasus Tanjungbalai, menunjukkan jaminan biaya gratis belum otomatis menjamin pembebasan ODGJ dari pasung selama pendekatan terhadap keluarga belum tuntas.
Penetapan Asahan, Tanjungbalai, dan Labura sebagai target program pekan ini menjadi ujian bagi komitmen Pemprov Sumut; tantangan terbesar kini terletak pada konsistensi eksekusi dan penyelesaian resistensi keluarga serta keterbatasan logistik.







