MEDAN, Jenggala – Tepat di Hari Buruh Nasional (May Day) puluhan mahasiswa yang tergabung di GMNI Sumut menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sumut, Jumat (1/5).
Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan 12 tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Ini 12 tuntutan GMNI Sumut saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sumut.
- Mendesak pemerintah daerah/pusat membentuk dewan kesejahteraan buruh
- Mendesak pemerintah membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja
- Menghapus praktik outsourcing
- Mendesak pemerintah untuk ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan
- Mendesak pemerintah untuk menetapkan upag minimum sejalan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
- Mendesak pemerintah untuk merumuskan dan mengesahkan Perda pekerja rumahan
- Mendesak pemerintah untuk mengharmonisasi regulasi penempatan awak kapal perikanan migran
- Mendesak pemerintah untuk memonitoring pekerja PKWT yang melampaui batas masa kerja
- Evaluasi sistem pendidikan di Sumut
- Mencabut edaran kementerian pendidikan nomor 02 tahun 2026 tentang penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi
- Mengesahkan RUU Sisdiknas
- Evaluasi tata kelola MBG
“Kesejahteraan buruh dan akses Pendidikan adalah fondasi kemanusiaan yang sedang dimodifikasi oleh kepentingan oligarki kapitalisme,” tegas Kordinasi Lapangan Tama Putra.
Tama juga mengungkapkan bahwa banyak pekerja-pekerja saat ini yang tidak tahu bagaimana nasib kedepan dan masih banyak pekerja yang tidak tahu nasib anaknya di sektor Pendidikan.
“Sudah 1 tahun beliau (Presiden RI) belum bentuk dewan kesejahteraan buruh nasional. Ini merupakan bentuk ingkar janji. Karena sudah 1 tahun belum dilakukan,” tegasnya. (wol/ryp/d2)
Jenggala







