Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban partai memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalegan bukanlah hal yang asing bagi partainya.
Sanjaya menegaskan PDI Perjuangan Tabanan telah menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten dalam setiap penyusunan calon legislatif untuk DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi Bali.
Menurutnya, kebijakan kuota 30 persen tersebut telah menjadi amanah yang dijalankan “lebih dari 10 tahun lalu” sehingga praktik itu bukan respons tiba-tiba terhadap putusan MK.
Proses yang dijalankan partai disebutnya bersifat berjenjang dan dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu.
Sanjaya menjelaskan rekrutmen dan kaderisasi kader perempuan dilakukan sejak penyusunan kepengurusan di tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Ia menambahkan bahwa persiapan kader bahkan dimulai lima tahun sebelum pemilu sehingga ketika tiba pada tahap pencalonan, posisi perempuan sudah tersedia secara alami dalam struktur partai.
Dengan pola tersebut, kata Sanjaya, PDI Perjuangan Tabanan tidak mengalami kesulitan mencari figur perempuan yang siap bertarung pada berbagai tingkatan legislatif.
Sanjaya menilai putusan MK justru memperkuat posisi partai politik untuk serius memenuhi keterwakilan perempuan dan sejalan dengan komitmen partainya pada kesetaraan gender serta penguatan kualitas demokrasi.
Pernyataan tersebut dikutip Senin (29/6/2026) dan datang dari Sanjaya yang juga menjabat Bupati Tabanan.
Dia menyampaikan optimisme bahwa dengan sistem kaderisasi yang sudah berjalan, PDI Perjuangan Tabanan tidak hanya mampu memenuhi ambang minimal tetapi berpotensi melampauinya pada Pemilu Legislatif 2029.







