Pemerintah mengajukan ketentuan yang mewajibkan pengelola kawasan industri untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.
Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri tidak boleh semata-mata fokus pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan kawasan diharapkan juga memberikan dampak nyata bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi industri, baik dari sisi sosial maupun kesejahteraan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, dalam rapat Panja RUU Kawasan Industri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Tri menyatakan program pemberdayaan akan diprioritaskan untuk penduduk lokal agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh mereka.
Bentuk intervensi yang diusulkan meliputi pelatihan keterampilan, fasilitasi pemberdayaan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pengelolaan kawasan industri diharuskan menimbulkan dampak sosial positif yang dapat dirasakan oleh komunitas sekitar.
Pelaksanaan program pemberdayaan akan menjadi kewajiban pengelola kawasan dan dipantau oleh pemerintah untuk memastikan pemenuhan komitmen tersebut.
Program ini juga dikategorikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, dengan kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah turut mengusulkan penguatan konsep kawasan industri hijau dalam RUU, yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan manfaat sosial bagi masyarakat.







