Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan sejumlah capaian sektor pangan dalam konteks penyusunan RAPBN 2027.
Ia menyampaikan bahwa pada 2025 Indonesia mencapai swasembada beras dengan surplus produksi sebesar 4,2 juta ton.
Kondisi tersebut kontras dengan situasi pada 2024, ketika negara masih mengimpor 4,5 juta ton beras.
Selain beras, Zulhas menilai produksi jagung dan garam konsumsi saat ini telah mencukupi kebutuhan domestik, meskipun kebutuhan industri masih bergantung pada pasokan lain.
“Tahun 2024 kita impor 4,5 juta ton, tapi tahun 2025 kita sudah swasembada dan surplus 4,2 juta ton. Begitu juga jagung dan garam konsumsi sudah tidak impor lagi,” ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Di sisi lain, ia menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Nilai tukar nelayan tercatat sekitar 103, yang lebih rendah dibandingkan nilai tukar petani padi sebesar 127.
Sebagai langkah peningkatan kesejahteraan pesisir, pemerintah menyiapkan pembangunan hampir 2.000 kampung nelayan pada tahun ini.
Program itu akan dilanjutkan dengan pengembangan budidaya tematik di 40.000 desa secara bertahap mulai tahun depan.
Pemerintah juga berencana menyelesaikan pembangunan industri garam di NTT sebagai bagian dari fokus kebijakan pada nelayan pada tahun ini dan tahun berikutnya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulhas menyampaikan telah dilakukan evaluasi atas berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
Pemerintah kini melakukan refocusing program di bawah kepemimpinan baru untuk mempercepat penyaluran bantuan gizi.
Prioritas dalam satu hingga dua bulan ke depan diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya NTT, Papua, dan Maluku.
Sasaran lain adalah pemenuhan kebutuhan gizi bagi sekitar 11 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sebagai bagian dari upaya itu, pemerintah sedang menyelesaikan proses standardisasi laik higiene bagi ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah standardisasi dimaksud ditujukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar keamanan dan mutu pangan.







