Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, meminta agar hasil survei kepuasan publik dijadikan dasar evaluasi menyeluruh oleh pemerintah, bukan diperlakukan secara defensif.
Menurut Zulham, perubahan dinamika dan persepsi dalam masyarakat adalah sinyal penting yang mesti ditanggapi melalui perbaikan kebijakan nyata.
Ia menilai setiap indikator survei mencerminkan respons langsung warga terhadap efektivitas program pemerintahan, sehingga ruang evaluasi yang objektif harus dibuka seluas-luasnya.
Zulham menyampaikan hal ini pada Senin (3/8) saat menyoroti berbagai ketidakselarasan komunikasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik.
Salah satu contoh yang dikemukakan adalah perdebatan mengenai pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mencatat adanya perbedaan narasi awal tentang sumber anggaran MBG dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alokasi anggaran pendidikan.
Perbedaan tersebut, menurut Zulham, menunjukkan lemahnya koordinasi dan urgensi evaluasi guna mencegah miskomunikasi kepada masyarakat.
Zulham juga menilai sejumlah program prioritas saat ini masih menunjukkan ciri uji coba atau pendekatan trial and error.
Oleh karena itu, ia mendesak perumusan kebijakan yang lebih terukur dan berbasis bukti lapangan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kritik publik bukanlah bentuk penolakan mutlak, melainkan masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan kesejahteraan warga.
Dari perspektif DPRD, ada beberapa hal mendesak yang perlu menjadi perhatian evaluasi pemerintah.
Mendengarkan aspirasi masyarakat secara sistematis sehingga hasil survei dipandang sebagai alarm untuk perbaikan, bukan ancaman politik.
Memastikan komunikasi publik yang transparan, termasuk keterbukaan mengenai alokasi anggaran, agar tidak menimbulkan salahpaham.
Melakukan perbaikan program secara berkala berdasarkan data riil dan bukti di lapangan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Zulham menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik harus siap menerima kritik, mengolahnya menjadi pembaruan, dan memperbaiki pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.







