Pasar Sumedang di Desa Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang dibangun menggunakan APBD 2013 senilai Rp23 miliar, dilaporkan terbengkalai selama sekitar enam tahun terakhir.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, mengkritik keras pengelolaan aset tersebut dan menyebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan lalai dalam merawat fasilitas publik itu.
Pernyataan Zulham disampaikan pada Senin (20/7) saat ia menyoroti dampak pembiaran terhadap ratusan pedagang dan potensi pendapatan daerah.
Kepala BKAD Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati, memperkirakan pasar itu memiliki potensi PAD sebesar Rp750 juta per tahun jika sejak awal dikelola bersama pihak swasta.
Berdasarkan perhitungan tersebut, Zulham mengatakan Pemkab Malang diperkirakan kehilangan potensi penerimaan kas daerah hingga Rp4,5 miliar akibat kelalaian pengelolaan selama enam tahun.
Ia mencontohkan kondisi lantai 2 dan lantai 3 yang masing-masing seluas 3.200text{ m}^2 kini terbengkelai, rusak, dan gelap setelah aliran listrik diputus.
Zulham mempertanyakan kejelasan serah terima pascapembangunan antara Dinas Cipta Karya dan pihak yang semestinya mengelola pasar tersebut.
Menurutnya, apabila aset sudah diserahkan ke Disperindag, pengelolaan harus segera diperbaiki agar bangunan tidak berubah menjadi gedung tua yang tak produktif.
Ia juga meminta agar hambatan hukum—jika masih ada—segera diselesaikan agar operasional pasar tidak terus tersandera.
Jika aspek legalitas telah rampung, Zulham mendesak Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Astri Lutfiatunnisa, untuk mengambil langkah terobosan dan tidak bersikap pasif.
Zulham menyesalkan bahwa Disperindag tidak sejak awal menggandeng pihak ketiga sehingga kerusakan makin parah padahal area lantai 2 dan 3 sangat potensial menjadi pusat perputaran ekonomi baru.
Ia memperingatkan bahwa pola pengabaian serupa berisiko menimpa pasar lain, seperti Pasar Lawang dan Pasar Turen, jika tidak ada perubahan kebijakan pengelolaan aset daerah.







