HASANAH.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengumumkan bahwa Zuhairi Misrawi diangkat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bersifat nonaktif.
“Zuhairi Misrawi menjadi salah satu yang namanya dilantik sebagai pengurus pusat partai menggantikan almarhum Prof. Hamka Haq. Namun, karena sedang menjalankan tugas sebagai Dubes RI di Tunisia, Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca Juga: Puan Maharani Dukung Jamu Jadi Ciri Khas Indonesia yang Wajib Dilestarikan
Penguatan Struktur PDIP
Hasto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan ini merupakan bentuk keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk memperkuat partai dalam menghadapi tantangan ke depan. Dalam rapat tersebut, Megawati mengumumkan perubahan struktur DPP PDIP dan kepala-kepala badan sebagai bagian dari kebijakan adaptif yang strategis.
Persiapan Pilkada Serentak
Struktur baru ini juga dirancang untuk mempersiapkan pilkada serentak, dengan prinsip kesetaraan bagi setiap anak bangsa untuk menjadi pemimpin melalui proses demokratis, meskipun berasal dari kalangan rakyat biasa. Hasto menekankan pentingnya memiliki kandidat dengan kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan di Indonesia.
Baca Juga: Pengamat: Adian, Ganjar, dan Ahok Bisa Tingkatkan Kinerja PDIP
Demokrasi dan Keterlibatan Rakyat
Hasto menekankan bahwa pilkada harus menjadi gerakan untuk menumbuhkembangkan kesetaraan hak untuk menjadi pemimpin, sebagai kritik terhadap pilkada yang sering menjadi konsensus elite. PDIP membuka ruang bagi kalangan rakyat biasa untuk berproses melalui Sekolah Partai.
Perubahan Struktur DPP PDIP
Dalam struktur baru DPP PDIP, beberapa nama baru muncul, antara lain Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekjen Bidang Kominfo. Hasto menyebutkan bahwa kemampuan Adian dalam memberikan penjelasan kepada publik sangat penting, dengan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai.
Selain Adian, Ronny Talapessy diangkat sebagai Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum. Hasto menilai bahwa hukum harus mencerminkan ide dan harapan kolektif rakyat, bukan mencerminkan elite kekuasaan.
Baca Juga: Uskup Agung Koajutor KAMS, Beri Sakramen Krisma 219 Umat Paroki Siti Maryam Saluampak
Pertimbangan Ketua Umum Megawati
Ketua Umum Megawati juga mempertimbangkan beberapa nama penting seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, dan Bintang Puspayoga. Selain itu, Andi Widjajanto diangkat sebagai kepala badan riset dan analisis kebijakan, dan Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip sebagai kepala Baguna.
Penyempurnaan Struktur DPP PDIP
Hasto menganggap penyempurnaan struktur DPP sebagai upaya strategis untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan dan melakukan pelembagaan. “PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, partai yang menghadapi tantangan sebagai energi untuk terus bergerak menatap masa depan dengan menggalang rakyat,” pungkas Hasto.
PDIP terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja partai dan mempersiapkan kader-kader terbaiknya dalam menghadapi tantangan politik dan sosial di masa depan.







