• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Yusril Ihza Mahendra Kritik Putusan MK: Terdapat Penyelundupan Hukum

Yusril Ihza Mahendra Kritik Putusan MK: Terdapat Penyelundupan Hukum

Jenggala 009 by Jenggala 009
Oktober 17, 2023 17:27
in News
0
Yusril Ihza Mahendra Kritik Putusan MK: Terdapat Penyelundupan Hukum
0
SHARES
1
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

JENGGALA.ID – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini mengabulkan sebagian gugatan terkait syarat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Gugatan tersebut berkaitan dengan uji materi terhadap pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu.

Menurut Yusril, putusan MK ini dinilai mengandung cacat hukum yang serius, bahkan ia menyebutnya sebagai penyelundupan hukum. Dalam putusan MK, terdapat tiga hakim yang menyetujui sepenuhnya, dua hakim dengan pendapat tambahan setuju, dan empat hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut.

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Yusril menganggap bahwa argumen hakim yang seharusnya menyatakan tidak setuju (dissenting) seharusnya dianggap sebagai setuju (concurring). Menurutnya, jika hakim yang berpendapat concurring sebenarnya seharusnya dissenting, maka permohonan uji materi seharusnya tidak dikabulkan oleh MK.

Yusril juga menyoroti pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Foekh yang menyatakan concurring. Menurutnya, pendapat keduanya menyatakan bahwa syarat calon presiden adalah berpengalaman sebagai gubernur, bukan kepala daerah secara umum.

MK baru-baru ini mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden. MK memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus minimal berusia 40 tahun atau pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Gugatan ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Hakim Konstitusi dan M Guntur Hamzah berpendapat bahwa meskipun batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, melihat praktik di berbagai negara, mengharuskan calon presiden atau wakil presiden atau kepala negara atau pemerintahan untuk berusia di bawah 40 tahun tidak sesuai.

Tags: #HakimKonstitusi#KontroversiPutusanMK#KritikPutusanMK#PenyelundupanHukum#SyaratCalonPresiden#TataNegaraIndonesia#UjiMateriUUPemilu#YusrilIhzaMK
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Next Post
Luhut Bantah Kondisi Kritis dan Siap Beraktivitas Setelah Izin Medis

Luhut Bantah Kondisi Kritis dan Siap Beraktivitas Setelah Izin Medis

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.