Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 dijadikan momen untuk menilai kondisi pemenuhan hak anak di Kota Depok.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, S.E., M.Si., pada Kamis (23/7).
Yuni menekankan bahwa predikat Kota Layak Anak tidak boleh berhenti sebagai status administratif semata.
Baginya, kemajuan sebuah daerah seharusnya diukur dari realisasi hak-hak anak secara konsisten dan nyata.
Salah satu perhatian utama adalah ketidakmerataan ketersediaan ruang terbuka publik yang aman dan nyaman bagi anak-anak di permukiman warga Depok.
Ruang publik dianggap penting untuk melatih kemampuan berinteraksi sosial, menjaga kebugaran fisik, serta mengembangkan kecerdasan emosional anak.
Kekurangan fasilitas bermain di lingkungan permukiman membuat anak-anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai daripada berinteraksi langsung dengan teman sebaya, ujar Yuni.
Selain infrastruktur, ia mendorong penguatan sistem perlindungan anak terhadap ancaman kekerasan, perundungan (bullying), dan kejahatan seksual.
Menurut Yuni, upaya perlindungan harus melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, serta aparat penegak hukum.
Isu kesehatan seperti penanganan stunting, pengaturan gizi seimbang, dan perhatian terhadap kesehatan mental anak juga disebut sebagai investasi jangka panjang.
Ia menyerukan agar anak-anak diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi tentang kota tempat mereka tinggal sebagai bagian dari pendidikan demokrasi sejak dini.
Yuni menegaskan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan kuat dari keluarga agar dapat berjalan efektif.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—DPRD, pemerintah daerah, sektor pendidikan, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, dan keluarga—untuk bersama-sama memastikan terpenuhinya hak-hak anak.
Tujuannya agar setiap anak di Kota Depok dapat tumbuh sehat, cerdas, aman, bahagia, dan memiliki masa depan yang lebih baik.







