Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto mengingatkan pemerintah agar penanganan ancaman El Nino 2026 tidak semata berpusat pada ketersediaan pangan.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, dikutip Rabu (19/8/2026).
Yulius memberi apresiasi atas capaian swasembada pada delapan komoditas pangan: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan stok pangan tidak menggantikan kebutuhan kesiapsiagaan terhadap krisis air, ekosistem, kesehatan, energi, dan tekanan ekonomi masyarakat.
BMKG telah menyatakan El Nino 2026 aktif dan berpotensi mencapai intensitas sangat kuat, yang kemungkinan memperpanjang dan memperering musim kemarau.
Fenomena itu diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan pada Agustus-September.
BMKG menempatkan ketersediaan air dan pencegahan karhutla sebagai dua fokus utama mitigasi.
Data pemantauan KLHK-SiPongi per 13 Agustus 2026 menunjukkan 4.921 titik panas dalam 24 jam terakhir.
Dari jumlah tersebut, tercatat 243 titik berkategori kepercayaan tinggi, 4.528 sedang, dan 150 rendah.
Kalimantan Barat mencatat jumlah titik panas terbanyak dengan 1.584 titik.
Yulius mengingatkan bahwa angka hotspot tersebut merupakan deteksi satelit, bukan jumlah kejadian kebakaran yang telah terverifikasi di lapangan.
Pada periode 11-20 Agustus 2026, BMKG menerbitkan peringatan dini kekeringan untuk sejumlah kabupaten/kota di 29 provinsi.
Pada awal Agustus tercatat 535 Zona Musim (ZOM) atau 76,5 persen ZOM telah memasuki musim kemarau.
Selain itu, 87,28 persen wilayah pengamatan menunjukkan sifat hujan di bawah normal.
Yulius memperingatkan bahwa El Nino merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air dan kesatuan ekosistem.
Kekeringan berkepanjangan berpotensi mengeringkan sumber air warga, merusak sanitasi, memperbesar persaingan penggunaan air, dan memberi tekanan simultan pada pertanian, peternakan, perikanan, serta industri.
Ia menekankan perlunya tata kelola waduk yang mempertimbangkan kebutuhan air minum, irigasi, lingkungan, dan pembangkit listrik secara bersamaan.
Eksploitasi air tanah dan sumber air di wilayah hulu, menurut Yulius, harus diawasi agar kebutuhan dasar masyarakat tidak dikalahkan kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Pertanyaan penting bagi pemerintah bukan hanya berapa stok pangan di gudang, melainkan berapa lama cadangan air, irigasi, waduk, layanan kesehatan, listrik, serta daya beli masyarakat mampu bertahan ketika defisit air mencapai puncaknya,” ucapnya.
Yulius mendorong agar capaian swasembada diuji melalui stress test untuk melihat dampak defisit air beberapa bulan terhadap delapan komoditas tersebut.
Pemerintah perlu menyiapkan kalender tanam berbasis prakiraan iklim, benih tahan kekeringan, efisiensi irigasi, distribusi air pada fase kritis, asuransi gagal panen, serta kompensasi bagi petani terdampak.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pupuk tidak akan cukup jika petani tadah hujan, petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat kehilangan akses air dan perlindungan mata pencaharian.
Menurut Yulius, kesiapan harus bersifat terukur, dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan formal.
Ia juga menekankan bahwa peringatan dini BMKG harus diterjemahkan menjadi keputusan, alokasi anggaran, tindakan pemerintah daerah, dan perlindungan nyata bagi warga.
Ukuran keberhasilan, kata Yulius, adalah sejauh mana kerugian, gagal panen, penyakit, kebakaran, dan gangguan layanan publik dapat diminimalkan dan dicegah.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, Yulius mengajukan lima langkah yang dianggap mendesak.
Pertama, pembentukan “Kerangka Kesiapsiagaan El Nino Nasional” yang mengikat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, TNI/Polri, dan masyarakat sipil.
Kerangka tersebut harus memuat peta risiko, pembagian tugas, protokol komando, indikator peringatan, anggaran kontinjensi, serta mekanisme evaluasi publik.
Kedua, menjadikan ketahanan air sebagai prioritas nasional dengan audit terbuka dalam 100 hari terhadap cadangan air, waduk, irigasi, air baku, mata air, dan sumur warga di wilayah rawan kekeringan.
Distribusi air harus mendahulukan kebutuhan dasar masyarakat dan pertanian rakyat, sementara data hidrometeorologi disediakan real time hingga tingkat desa dengan pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan adat.
Ketiga, perlindungan ekosistem harus sejajar dengan pengamanan pangan dan energi melalui patroli yang diperkuat, pemantauan titik panas, pembasahan gambut, sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan—khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Setiap kebijakan energi dan pangan perlu diuji dampak ekologisnya agar peningkatan produksi atau penggunaan bahan bakar nabati tidak mendorong pembukaan lahan gambut.
Keempat, negara harus menyiapkan protokol kesehatan dan perlindungan sosial-ekonomi mengingat kekeringan, panas ekstrem, debu, dan asap meningkatkan ISPA serta penyakit terkait panas dan air.
Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kesehatan, kesiapan fasilitas, perlindungan kelompok rentan, pemantauan harga pangan real time, cadangan strategis, distribusi antardaerah, perlindungan daya beli masyarakat miskin, dan jaminan kehilangan mata pencaharian bagi petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, serta pekerja rentan.
Kelima, ketahanan energi harus dimasukkan ke dalam rencana kontinjensi dengan uji ketahanan waduk dan pembangkit serta persiapan diversifikasi sumber energi.
Yulius menegaskan bahwa penanggulangan El Nino hanya bisa berhasil melalui kerja sama seluruh elemen bangsa: pemerintah pusat terbuka dan adaptif, pemerintah daerah siap bertindak, ilmuwan memastikan data dipakai untuk keputusan, pelaku usaha bertanggung jawab, dan masyarakat terlibat sejak perencanaan.
Menurutnya, pendekatan komando semata tidak memadai; yang diperlukan adalah tata kelola adaptif yang mengurangi kerentanan, mempercepat respons, dan menjamin pemulihan yang adil.
“Keselamatan rakyat adalah mandat bernegara, karena itu harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah,” pungkas Yulius.







