Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam rangka Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Desakan itu muncul setelah lima peserta program meninggal dalam kurun waktu kurang dari dua pekan, kejadian yang menurutnya mengandung unsur tragedi kemanusiaan dan memerlukan pemeriksaan menyeluruh.
Yulius menilai penghentian sementara diperlukan untuk memberi ruang bagi evaluasi komprehensif terhadap tata kelola pelatihan.
Menurut dia, evaluasi harus memastikan perlindungan keselamatan peserta dan akuntabilitas negara atas pelaksanaan program yang melibatkan warga sipil.
Program SPPI diselenggarakan oleh Kemhan dengan tujuan mempersiapkan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Pelatihan dimulai pada 17 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli 2026.
Penyelenggaraan Latsarmil melibatkan 35.476 peserta yang tersebar di berbagai satuan pendidikan TNI di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data resmi Kemhan, lima peserta yang meninggal adalah Yonanda Muhammad Taufiq (cardiac arrest), Anisa Muyassaroh (heat stroke), dan Novia Rahmadhani Sihotang (komplikasi tuberkulosis/TB).
Selain itu, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Nola Diasari dilaporkan meninggal setelah mengalami sesak napas saat mengikuti latihan.
Yulius menyoroti adanya peserta dengan penyakit bawaan yang katanya semestinya terdeteksi melalui skrining kesehatan pra-latihan.
Ia menyebutkan bahwa skrining kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2023, namun implementasinya dinilai belum memadai.
Kegagalan mendeteksi kondisi medis berisiko, menurut Yulius, menunjukkan disfungsi pada tahap pra-latihan dan berpotensi melanggar hak atas keselamatan warga negara.
Dia menegaskan tanggung jawab negara tidak hilang hanya karena peserta dinyatakan lolos seleksi kesehatan atau menandatangani persetujuan untuk mengikuti pelatihan.
“Ketika negara memobilisasi warga sipil untuk mengikuti pelatihan semi-militer, negara mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan selama masa pelatihan,” ujarnya.
Walaupun Yulius menghargai upaya Kemhan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, ia menilai langkah itu belum mencukupi tanpa adanya investigasi independen terhadap kemungkinan kelalaian prosedural.
Sebagai solusi, ia meminta moratorium sementara terhadap seluruh kegiatan Latsarmil SPPI dan pelaksanaan audit menyeluruh terhadap program.
Audit yang diminta harus memeriksa validitas pemeriksaan kesehatan pra-latihan, kesiapan fasilitas dan tenaga medis di setiap lokasi pendidikan, proporsionalitas beban latihan fisik bagi peserta sipil, serta efektivitas sistem tanggap darurat.
Yulius menegaskan peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran yang melibatkan warga sipil.
Menurutnya, keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi dan tidak ada program pembangunan, sekedar apapun tujuannya, yang pantas menukar nyawa akibat kelalaian sistemik yang bisa dicegah.







