Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menegaskan kedaulatan energi sebagai unsur fundamental kemerdekaan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Minggu (16/8).
Gunhar menilai pengelolaan sumber daya alam oleh negara harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Ia memuji kebijakan pemerintah yang memperkuat ketahanan energi, termasuk implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berjalan pada 1 Juli 2026.
Meski demikian, ia memperingatkan bahwa penurunan angka impor BBM saja bukan ukuran lengkap dari swasembada energi.
Menurutnya, persoalan utama adalah bagaimana meningkatkan produksi dan lifting minyak nasional secara berkelanjutan.
Jika konsumsi terus tumbuh sementara produksi stagnan, ketergantungan pada impor akan sulit dihindari, kata Gunhar.
Untuk itu, ia mendesak penyelesaian revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) agar regulasi lebih responsif terhadap tantangan saat ini.
Salah satu fokus revision adalah memberikan kepastian hukum bagi lembaga pengelola hulu migas, termasuk penguatan posisi SKK Migas melalui ketetapan undang-undang.
Gunhar menekankan pentingnya iklim investasi yang mendorong peningkatan lifting, memperkuat penerimaan negara, dan memenuhi kebutuhan domestik sambil menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Selain itu, integrasi yang lebih baik antara sektor hulu dan hilir perlu diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pengolahan, efisiensi distribusi, dan kebijakan hilir yang adaptif.
Ia mengutip amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
Memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Gunhar meminta momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya energi.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak cukup sekadar menjadi pemilik sumber daya; kontrol penuh terhadap pemanfaatan harus diwujudkan melalui revisi UU Migas yang segera diselesaikan.







