Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, khususnya untuk provinsi penghasil seperti Riau.
Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Pekanbaru pada Jumat (21/8/2026).
Pemerintah Provinsi Riau disebut mengajukan usulan peningkatan porsi participating interest (PI) daerah menjadi 20 persen.
Yulian menekankan bahwa permintaan tersebut sebaiknya dilengkapi dengan kajian resmi atau draf ilmiah agar dapat dimasukkan sebagai bahan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Migas.
Menurutnya, dokumen teknis akan membantu Komisi XII dan pemerintah pusat menimbang usulan tersebut secara komprehensif.
Ia juga meminta masukan konkret dari pemerintah daerah dan pelaku usaha migas agar revisi UU Migas dapat menjawab persoalan di lapangan.
Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah lingkungan, terutama tanah yang terkontaminasi minyak di wilayah Riau.
Yulian meminta kejelasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani tanah terkontaminasi tersebut agar penanganan dampak usaha migas lebih efektif.
Terhadap hal itu, disebutkan bahwa pihak lingkungan hidup Provinsi telah menyatakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup bahwa tanah terkontaminasi menjadi hak Provinsi Riau untuk dikelola.
Yulian mendorong agar PHR dan pemerintah daerah menyampaikan seluruh permasalahan dan gagasan yang muncul di lapangan kepada Komisi XII.
Masukan tersebut akan digunakan DPR sebagai bagian bahan untuk merumuskan regulasi migas yang lebih mengakomodasi kepentingan pusat dan daerah.
Participating interest (PI) dijelaskan sebagai besaran hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai kontraktor dalam kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja minyak dan gas bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam praktik pengelolaan migas di Indonesia, PI terkait pula dengan kebijakan PI 10 persen, yakni porsi partisipasi yang wajib ditawarkan kontraktor migas kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ketentuan yang berlaku.







