Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta agar pemerintah pusat segera mengucurkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menilai pelepasan dana tersebut, meski hanya sebagian, dapat menopang kelanjutan program pembangunan di ibu kota.
Menurut Yuke, aspirasi terkait penyaluran DBH telah disampaikan kepada perwakilan DPR RI dan DPD RI dalam kesempatan silaturahmi bersama.
Yuke juga mengingatkan bahwa sejumlah DBH yang belum disalurkan tercatat bukan sebagai hangus, melainkan sebagai piutang yang berpeluang untuk dicairkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dan dikutip pada Sabtu (1/8/2026).
Dia menekankan bahwa dana itu akan sangat berguna dalam membiayai program prioritas Pemprov DKI, terutama di tengah keterbatasan fiskal saat ini.
Menurut informasi yang diterima DPRD, posisi DBH yang belum keluar dari kas pusat terekap sebagai piutang sehingga secara administratif masih dapat dituntaskan di kemudian hari.
Yuke menyatakan DPRD memahami bahwa pemerintah pusat memiliki prioritas pembiayaan lain, namun meminta agar kewajiban kepada DKI tetap menjadi pertimbangan.
Dia mengingatkan bahwa beban pelayanan di Jakarta melampaui penduduk ber-KTP DKI, karena aktivitas warga dari daerah penyangga turut meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik.
Yuke mencontohkan kontribusi mobilitas dari kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang memberi dampak langsung pada kebutuhan kota.
Harapannya, faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penyaluran DBH kepada Pemprov DKI.
Sementara itu, Yuke memberi apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sedang menyusun skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.
Dia menegaskan bahwa upaya alternatif itu tetap sejalan dengan harapan agar hak DBH Jakarta dapat dicairkan, meskipun tidak harus dalam jumlah penuh.







