Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat seiring proyeksi keterbatasan fiskal pada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi D, Yuke Yurike, mengatakan pengetatan anggaran menuntut penyusunan prioritas yang tegas dan terukur agar dana publik difokuskan pada kebutuhan mendesak warga.
Yuke menyampaikan dorongan tersebut kepada wartawan pada Minggu (26/7/2026) dan menekankan pentingnya langkah konkret dari perangkat daerah teknis.
Ia meminta Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) memastikan alokasi anggaran diarahkan ke program yang menyentuh kebutuhan vital masyarakat.
Beberapa program yang disebut sebagai prioritas adalah penataan trotoar, pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), serta penanganan dan pengendalian banjir.
Yuke juga meminta agar organisasi perangkat daerah terbuka mengenai kendala anggaran yang menyebabkan usulan warga belum terakomodasi.
Keterbukaan anggaran dinilai perlu agar DPRD dapat menelaah kembali kemungkinan penyesuaian saat pembahasan bersama Panitia Anggaran.
Komisi D mencatat adanya penurunan alokasi di tingkat Suku Dinas dibandingkan Tahun Anggaran 2026, padahal pemeliharaan jalan lingkungan dan perbaikan saluran air masih membutuhkan porsi anggaran yang signifikan.
Ia mengingatkan agar prioritas tidak hanya tertuju pada jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota, melainkan juga jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pemukiman.
Pemerataan pembangunan di semua wilayah disebut kunci peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penyusunan APBD DKI Jakarta 2027 diharapkan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai panglima utama.







