Yuke Yurike, anggota Panitia Khusus Pengelolaan Sampah sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, meminta pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kawasan komersial diperketat.
Pernyataan itu disampaikan Yuke pada Selasa (11/8) dengan alasan bahwa sektor komersial menghasilkan volume limbah harian yang signifikan.
Menurut Yuke, upaya penanganan sampah tidak boleh terfokus hanya pada pemukiman; pengawasan terhadap aktivitas pengolahan limbah di mal, perkantoran, dan fasilitas kesehatan juga harus ditingkatkan.
Tim Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI sebelumnya melakukan peninjauan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi tiga lokasi pengelolaan sampah, yaitu Fresh Market PIK, Rumah Sakit PIK, dan Mal PIK Avenue.
Temuan lapangan menunjukan bahwa ketiga lokasi menerapkan pemilahan sampah terpisah antara sampah organik, material yang dapat didaur ulang, dan residu.
Pengelola di lokasi tersebut juga dipastikan memilih vendor dengan kepastian terhadap lokasi akhir pengolahan sampah.
Meski demikian, Yuke menekankan perlunya memastikan praktik serupa di gedung perkantoran, mal, dan rumah sakit lain di wilayah ibu kota.
Dia mengingatkan bahwa pengelola kawasan komersial umumnya bermitra dengan pihak ketiga atau vendor, sehingga Pemprov DKI wajib mengecek apakah vendor benar-benar mengolah sampah atau hanya membuangnya ke TPST Bantargebang.
Jika volume residu yang dikirim ke Bantargebang masih tinggi, efektivitas kerja vendor patut dipertanyakan, menurut Yuke.
Yuke juga menyarankan agar pihak ketiga memberikan edukasi kepada penyewa di pasar, rumah sakit, dan perkantoran agar konsisten melakukan pemilahan sampah sejak sumber.
Dengan pemilahan yang benar dari sumber, jumlah residu yang harus dibuang akan berkurang secara signifikan.
Untuk itu, Yuke mendesak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar lebih aktif dan menegakkan aturan secara tegas, karena pengawasan ketat terhadap vendor diperlukan untuk mencegah praktik pembuangan sampah ilegal di ibu kota.







