Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta langkah-langkah inovatif untuk mempercepat penanganan sampah tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketua Komisi D, Yuke Yurike, menekankan perlunya alternatif pendanaan kreatif (creative financing) dan peningkatan keterlibatan pihak swasta serta investor dalam program pengelolaan sampah.
Yuke juga menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup memperkuat kerja sama dengan mitra ketiga yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan limbah.
Menurutnya, peran business matching harus ditingkatkan agar lebih banyak investor berminat berpartisipasi dalam proyek pengelolaan sampah di Jakarta.
Komisi D mendorong pengembangan hubungan business to business dan government to business sebagai mekanisme untuk menarik investasi dan transfer teknologi.
Desakan percepatan penanganan sampah semakin mendesak seiring rencana penghentian praktik open dumping di TPST Bantargebang.
Dalam konteks tersebut, pembangunan sistem pengelolaan yang lebih modern, termasuk penerapan sanitary landfill, diidentifikasi sebagai kebutuhan mendesak meski memerlukan biaya besar.
Gubernur Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI telah membuka pembahasan mengenai investasi hijau sebagai bagian dari percepatan pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Pemprov DKI dilaporkan memfasilitasi 13 potensi kerja sama investasi dengan calon investor.
Pemerintah daerah juga memberikan pendampingan kepada 251 perusahaan untuk membantu menyelesaikan berbagai kendala investasi.
Sebagai langkah awal pengendalian pembuangan terbuka, Pemprov mulai menerapkan “controlled landfill” di TPST Bantargebang dengan menutup dua zona aktif pembuangan sampah.
Pelaksanaan “controlled landfill” dimulai pada Jumat (17/7) ketika tim Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) memasang media penutup pada area atas Zona 2 TPST Bantargebang.







