Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyusun sistem pengangkutan sampah yang jelas dan terukur menjelang rencana penerapan jadwal pengangkutan berkala di ibu kota.
Ketua Komisi D, Yuke Yurike, menekankan bahwa skema pengangkutan harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar pelaksanaannya efektif dan terkoordinasi.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Kamis (9/7).
Yuke menilai keberhasilan upaya pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana di lapangan.
Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan semua fasilitas pendukung—mulai dari lokasi pemilahan hingga armada pengangkut—tersedia dan dalam kondisi memadai sebelum regulasi baru diberlakukan.
Selain aspek infrastruktur, Yuke mengingatkan agar fokus kebijakan tidak hanya pada pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang.
Pemprov DKI diminta melakukan pendampingan secara masif agar proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Menurut Yuke, pengelolaan di tingkat rumah tangga masih memerlukan edukasi dan pembinaan berkala agar warga memahami cara pemilahan dan pengurangan sampah sejak sumbernya.
Ia mengingatkan agar kebijakan tidak diberlakukan terburu-buru tanpa kesiapan masyarakat untuk melaksanakannya.






