Penghentian praktik open dumping di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sejak 1 Agustus 2026 dinilai sebagai momentum penting untuk merombak tata kelola sampah di Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyampaikan bahwa Ibu Kota tidak dapat terus mengandalkan Bantargebang sebagai lokasi pembuangan akhir.
Ia menekankan perlunya percepatan pengolahan sampah mulai dari sumbernya agar aliran sampah ke Bantargebang berkurang secara signifikan.
“Yang dilarang adalah open dumping. Jadi sampah yang masuk harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, dipadatkan, ditutup, dan dikelola dengan sistem sanitary landfill,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Yuke menjelaskan bahwa sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pembuangan sampah secara terbuka tidak lagi diperbolehkan dan DKI perlu beralih ke sistem controlled landfill.
Mulai 1 Agustus 2026, ditargetkan sekitar 25 persen sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang sudah merupakan residu hasil pengolahan.
Langkah ini merupakan tahap awal menuju penghentian penuh praktik open dumping pada 2029.
Namun Yuke memperingatkan bahwa perubahan sistem tidak boleh membuat Jakarta tetap bergantung pada Bantargebang karena keterbatasan kapasitas lahan.
Salah satu solusi yang didorong Komisi D adalah pengoptimalan operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Ia menyoroti bahwa kapasitas rata-rata fasilitas TPS 3R saat ini masih kurang dari lima ton sampah per hari dan perlu ditingkatkan.
“Kalau seluruh TPS 3R dioptimalkan, ini bisa membantu mengatasi sampah, baik yang berasal dari lingkungan maupun kawasan,” kata Yuke.
Komisi D juga meminta Dinas Lingkungan Hidup mempercepat pengoperasian fasilitas pengolahan sampah organik di Ciangir serta membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta.
Yuke melihat keterlibatan investor sebagai opsi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, dengan pihak ketiga menyuplai teknologi pengolahan dan produk olahan seperti refuse-derived fuel (RDF) serta biji plastik daur ulang yang memiliki pasar.
“Kalau memang ada pihak ketiga yang bisa membantu mengolah sampah untuk sementara, termasuk dengan skema tipping fee, kenapa tidak dijajaki. Yang terpenting, sampah yang saat ini menumpuk jangan sampai menjadi persoalan baru,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar setiap kecamatan atau bahkan kelurahan memiliki fasilitas pengolahan skala kecil sehingga penanganan sampah bisa dilakukan sejak sumber.
Yuke meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang tersedia dan menerapkan teknologi sesuai karakteristik wilayah untuk mempercepat solusi pengelolaan sampah.
“Kita harus mempercepat semuanya. Potensi yang ada harus dioptimalkan dan semua pihak perlu dilibatkan agar persoalan sampah di Jakarta bisa diselesaikan secara bertahap,” tandasnya.







